Radar Bali

Korupsi Perdin, Kuasa Hukum Travel Ajukan LO Ke Kejari, Ini Alasannya…

RadarBali.com – Perkara korupsi perjalanan dinas (perdin) DPRD Kota Denpasar semakin menarik.

Ini setelah kuasa hukum  rekanan travel PT. Bali Daksina dan PT. Sunda Duta Duta, mengajukan legal opinion atau kuasa hukum pada Kejari Denpasar.

Made Suardana, kuasa hukum travel menyerahkan legal opinion setebal 12 halaman. Suardana menggunakan pendapat hukum ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Sigid Riyanto.

Dijelaskan Suardana, ada lima poin dalam legal opinion yang diserahkan pada Kejari Denpasar. Lima poin tersebut

menyatakan bahwa pihak travel tidak terikat dengan Perwali No.23/2010 tentang perjalanan dinas PNS dan pegawai tidak tetap.

Sebab travel bukan PNS ataupun pegawai tidak tetap di lingkungan Pemkot Denpasar. “Sehingga dalam hal ini travel tidak dapat dipermasalahkan,

1
2
3
4

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar