Radar Bali

Terkait Pembagian Langsung PHR, Pemkab Badung Dianggap Tak Beretika

RadarBali.com – Gubernur Pastika sudah menerima keputusan Pemkab Badung, yang menyerahkan langsung penyisihan dana pajak hotel dan restoran (PHR) kepada enam kabupaten di Bali.

Tapi, tidak dengan DPRD Bali. Parlemen Renon menganggap Pemkab Badung tidak beretika dan aneh.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra, Nyoman Suyasa. Menurut Suyasa, sejak awal tidak setuju Pemkab Badung menyerahkan langsung bantuan PHR-nya kepada enam kabupaten penerima.

Semestinya penyerahan bantuan PHR itu tetap lewat provinsi. Sebab, secara hierarki pemerintahan Pemprov lebih tinggi daripada pemkab. Pemprov berwenang mengawasi kabupaten.

“Kalau disalurkan langsung sepertinya mau melangkahi provinsi. Kalau diserahkan langsung, pemprov ini tidak dianggap. Etika pemerintahannya jadinya tidak ada. Itu yang saya sesalkan,” tandas Suyasa ditemui kemarin (16/3).

Suyasa menilai, jika selama ini penyerahan PHR melalui Pemprov dianggap kurang maksimal, seharusnya pengawasan yang diperbaiki. Bukan menyerahkan langsung pada enam kabupaten.

1
2
3

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar