Sabtu, 17 Nov 2018
radarbali
icon featured
Politika

Pendaftaran CPNS Dibuka, Calo Gentayangan, Togar Minta KPK Beri Atensi

Kamis, 13 Sep 2018 18:30 | editor : ali mustofa

pendaftaran cpns, calo gentayangan, komisi pemberantasan korupsi, togar situmorang, bacaleg golkar, dprd bali

Praktisi hukum Togar Situmorang SH MH MAP yang juga bakal caleg DPRD Bali dapil Denpasar dari Partai Golkar. (istimewa)

DENPASAR - Pendaftaran CPNS sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) No. 522 tahun 2018

tentang kebutuhan ASN (Aparatur Sipil Negara) yaitu tenaga guru dan kesehatan disambut baik semua kalangan termasuk di Bali.

Praktisi hukum yang juga advokat senior Togar Situmorang SH MH MAP berharap kepada kepala daerah agar proses pendaftaran CPNS ini bisa akuntabel dan transparan.

Diharapkan tidak ada celah bagi “calo CPNS” yang biasanya bergentayangan mencari mangsa.

"Para pelamar CPNS harus waspada terhadap calo. Jangan mau diiming-imingi lolos CPNS dengan mahar hingga ratusan juta," kata Togar di Denpasar, Kamis (13/9).

Pria yang dijuluki "panglima hukum" ini  mengatakan jika masyarakat pelamar CPNS percaya dengan janji manis calo, tentu mereka sendiri akan dirugikan.

Sebab potensi penipuan sangat tinggi. Walau memang ada kemungkinan potensi permainan oknum untuk meloloskan pelamar CPNS yang sudah membayar mahal ratusan juta ini.

Untuk itu, Togar yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali itu berharap lembaga antirasuah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) turut monitor dan memberikan perhatian khusus. 

"Harapannya agar  perekrutan CPNS dapat berjalan transparan, akuntabel bebas dari praktik suap dan percaloan," tegas Togar yang juga bakal caleg DPRD Bali dapil Denpasar dari Partai Golkar itu.

Bahkan Togar mengingatkan para penyelenggara negara dan publik di Bali bisa memetik pengalaman tahun 2012 lalu.

Di mana Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali pernah menetapkan kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Badung sebagai tersangka terkait dugaan kasus CPNS.

"Namun, sayangnya tidak sampai di meja hijau karena dikeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian  Penyidikan).

Entah apa pertimbangan pihak Polda Bali saat itu," tutur pria yang kerap memberikan bantuan hukum gratis bagi warga kurang mampu dan tertindas dalam penegakan hukum itu.

Untuk itu, advokat yang tengah menyelesaikan disertasi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Udayana berharap dalam rekrutmen tahun ini tidak ada bumbu CPNS dengan “harga” perorangan sampai ratusan jutaan rupiah.

"Saya berharap semua pihak bisa melayani dengan hati, sepenuh hati, berhati-hati agar kisah gelap 2012 tidak terulang," harap Togar yang juga "panglima hukum" pasangan Mantra-Kerta di Pilgub Bali 2018 lalu.

Hal itu bisa dibandingkan dengan rekrutmen personel bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) di Polda Bali dalam rekrutmen calon anggota Polri tahun 2017 dan 2018.

Hal ini berkat ketegasan luar biasa dari Kapolda Bali, Irjen Petrus Reinhard Golose hingga ada ungkapan “lebih baik puasa daripada masuk penjara”.

"Hal itu membuktikan rekrutmen di Polda Bali sangat steril melalui proses seleksi ketat, transparan dan akuntabel yang dilakukan Kapolda Bali. Ini bisa menjadi contoh untuk perekrutan CPNS saat ini," pungkas Togar mengapresiasi.

Seperti diberitakan kuota CPNS tahun 2018 untuk kabupaten/kota di Bali sudah diumumkan untuk posisi guru dan tenaga kesehatan. Begitu juga proses pendaftaran CPNS segera dimulai.

Denpasar mendapat 249 kuota yang terdiri atas tenaga pendidik 205 formasi dan tenaga kesehatan  44 formasi. Pemkab Badung mendapat jatah 301 formasi. Sementara Pemkab Gianyar ada 322 formasi.

Selanjutnya Klungkung mengantongi 176 formasi CPNS. Perekrutan hanya difokuskan di tiga bidang, yakni pendidikan, kesehatan, dan teknis.

Sedangkan untuk Karangasem ada sebanyak 202 kuota. Formasi terbanyak yakni untuk guru dan tenaga kesehatan. Seperti perawat, apoteker, bidan.

Di Buleleng ada sebanyak 332 formasi. Rencananya, ratusan formasi itu akan ditempatkan sebagai tenaga pendidik, teknis infrastruktur, kesehatan, dan honorer eks K2 (Database Menpan). 

(rb/ken/mus/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia