Kamis, 14 Nov 2019
radarbali
icon featured
Politika

UPDATE! Perpecahan Kubu Mudjiono-Hilmun Nabi di PKS Makin Lebar

29 September 2018, 22: 15: 59 WIB | editor : ali mustofa

Partai keadilan Sejahtera, Parpol, PKS Bali, PKS Bali Bubar, Kubu Mudjiono, Hilmun Nabi,

PICU PERPECAHAN KUBU : Pengunduran massal gerbong Mudjiono picu perpecahan kubu di PKS Bali (Dok.Radar Bali)

Share this      

DENPASAR- Mundurnya para kader, sayap, serta pengurus DPD dan DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di 7 kabupaten/kota se-Bali, secara berjamaah, Jumat (28/9) membuat PKS Bali benar-benar terbelah.

PKS Bali pecah menjadi dua kubu. Pertama kubu Mudjiono, yang mundur karena kecewa dengan keputusan DPP PKS yang telah mengeluarkan SK Perubahan Pengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) Bali Periode 2015-2020, kedua kubu Hilmun Nabi selaku ketua baru versi DPP PKS.

Bahkan akibat mundurnya gerbong dan pendukung Mudjiono, membuat perpecahan dua pentolan PKS di Bali ini makin lebar.

Terkait mundurnya kader, pengurus dan sayap dari gerbong Mudjiono, Ketua DPW PKS Bali versi DPP PKS, Hilmun Nabi dikonfirmasi Sabtu (29/9) kemarin mengaku menghargai keputusan pengunduran diri massal kader PKS yang ditandai dengan penanggalan jaket kebesaran partai, pengembalian kartu tanda anggota (KTA), dan penandatanganan petisi di atas bentangan kain putih di Kantor DPW PKS Bali.

“Saya menghargai sikap mereka, pilihan mereka untuk mundur. Mungkin karena berangkat dari rasa kecewa. Atau mungkin merasa terzalimi.

Silakan. Itu hak-hak mereka untuk mengekspresikan sikap,” ucapnya.

Tentang pencopotan Mudjiono dari jabatan ketua DPW PKS, Hilmun Nabi memilih tidak berkomentar.

Dirinya menyebut hal tersebut sangat subjektif. “Kami bukan dalam posisi mencari justifikasi, pembenaran apapun dalam penunjukan kami.

Itu bukan wilayah saya. Kami hanya yang dilimpahi amanah untuk meneruskan periode yang Pak Mudji sudah jalani.

Kami ini junior-juniornya mereka. Saya tetap hormat menghargai sikap Beliau (Mudjiono, red),” tegasnya

Meski demikian Hilmun meyakini keputusan DPP PKS telah melalui proses atau mekanisme yang berlaku.

“Tapi sekali lagi, bagaimana proses penggantian dan sebagainya bukan domain saya. Itu domain DPP,” ulasnya.

(rb/ken/mus/JPR)

 TOP