Rabu, 14 Nov 2018
radarbali
icon featured
Ekonomi

Jadikan Kawasan Konservasi Perairan Sebagai Landasan Ekonomi Biru

Kamis, 01 Nov 2018 14:45 | editor : ali mustofa

OOC 2018, kawasan konservasi perairan, Ekonomi biru, FKKI, WWF Indonesia, KEHATI,

EKONOMI BIRU : Vice President Conservation International Indonesia Ketut Sarjana Putra di OCC 2018 Nusa Dua (Istimewa)

NUSA DUA– Pemerintah Indonesia telah mendeklarasikan 19,14 juta hektar kawasan konservasi perairan sampai Desember 2017. 

Deklarasi yang dilakukan pemerintah, ini pun langsung menuai respon positif dari sejumlah pihak.

Banyak menilai, dengan adanya deklarasi itu, membuktikan bahwa pemerintah komitmen terhadap pencapaian untuk membangun 20 juta hektar kawasan konservasi pada tahun 2020.


“Ini adalah prestasi yang sangat terpuji, tetapi kami sekarang harus bergerak melampaui deklarasi tersebut dan fokus untuk memastikan bahwa wilayah-wilayah ini dikelola secara efektif,” kata Vice President Conservation International Indonesia Ketut Sarjana Putra.

Lebih lanjut, berangkat dari tema OCC, dimana kawasan konservasi perairan sebagai sebuah landasan "ekonomi biru", pihaknya mengakui butuh pendekatan holistik untuk mengelola sumber daya laut.

"Pendekatan ekonomi biru yang kami maksud adalah menyediakan seperangkat prinsip yang dapat memandu pemerintah untuk memperoleh manfaat dari laut tanpa merusaknya.”ujar pria yang juga juru bicara FKKI pada acara OCC 2018 di Nusa Dua ini.


Demikian halnya, CEO WWF-Indonesia (salah satu LSM yang tergabung dalam FKKI), Rizal Malik, menambahkan fokus dari OCC adalah menghasilkan komitmen dan mengambil tindakan nyata untuk melindungi lautan, komitmen anggaran sekitar USD 18 miliar dan perlindungan total 12,4 juta km2 kawasan konservasi perairan yang telah ada sejak 2014. 


“Kami berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan lembaga pemerintah di tingkat nasional dan sub nasional, masyarakat, dan sektor swasta untuk memenuhi komitmen ini untuk kawasan lindung.

Mereka perlu menjadi tulang punggung perikanan yang berkelanjutan dan industri berbasis kelautan, ”kata Rizal.

Sementara Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), Riki Frindos menyoroti perlunya kemitraan yang lebih kuat antara LSM, sektor swasta dan pemerintah untuk mendukung pengelolaan kawasan lindung dengan menciptakan peluang untuk pembiayaan berkelanjutan, terutama melalui pengelolaan kelautan keberlajutan dengan menciptakan langkah-langkah kolaborasi seperti keuangan berkelanjutan.


Secara global, lebih dari 25 juta km2 kawasan laut telah dilindungi, mewakili setidaknya 15.600 titik, atau hampir tujuh persen dari luas lautan bumi.

Dengan komitmen baru-baru ini yang dibuat oleh pemerintah di seluruh dunia, dunia berada di jalur untuk melindungi lebih dari 10 persen lautan pada tahun 2020.

Upaya ini dianggap penting untuk melindungi lautan dan wilayah pesisir dari dampak perubahan iklim dan penangkapan ikan berlebihan, di antara yang lain.

OCC 2018 lanjutnya bertujuan meningkatkan kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan laut, dan menghasilkan komitmen untuk menjaga keberlanjutan lautan.

Konferensi tahun ini berfokus pada kawasan konservasi perairan, perikanan berkelanjutan, pencemaran laut dan dampak perubahan iklim terhadap lautan, serta tema lintas sektoral seperti ekonomi biru berkelanjutan dan ketahanan maritim.(adv)

(rb/yog/pra/mus/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia