Kamis, 21 Mar 2019
radarbali
icon featured
Hukum & Kriminal

Eksekusi Rumah di Bangli Ricuh, Suami Anak Protes, Istri Pingsan

14 Desember 2018, 22: 15: 59 WIB | editor : ali mustofa

eksekusi lahan, eksekusi rumah, PN Bangli, eksekusi ricuh,

HISTERIS : Istri tergugat Ni Wayan Lastri berpelukan dengan anaknya (IB Indra Prasetya)

BANGLI – Suasana panas dan dramatis terjadi saat proses eksekusi bangunan rumah di lahan seluas 10 are di Banjar Pule, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli pada Jumat siang (14/12).

Memanasnya proses eksekusi, ini setelah pihak Keluarga tergugat, I Wayan Wirta sempat memprotes dan menolak panitera Pengadilan Negeri (PN) Bangli.

Tak hanya menolak, Wirta juga mengancam kepada operator alat berat yang akan merobohkan rumahnya.

“Bapak ini bagaimana, di rumah masih banyak barang. Mau ditaruh dimana barang ini?,” ujarnya kepada panitera PN.

Selain Wirta, anak tergugat juga ikut melayangkan protes. Bahkan anak tergugat menuding jika eksekusi tidak menyebutkan bagian rumah yang mana yang harus dirobohkan.

 “Tidak ada, yang mana bangunan yang mana. Apa manusiawi pak?,” tanyanya kepada petugas panitera PN.

Meski mendapat protes, namun PN tak ingin kompromi. Bahkan usai panitera membacakan amar putusan, alat berat langsung menghantam tembok bangunan rumah berlantai I .              

Melihat situasi itu, istri tergugat, Ni Wayan Lastri yang histeris sempat pingsan. Istri tergugat langsung digotong warga ke tempat yang aman. Pihak panitera pengadilan mengaku hanya menjalankan tugas.

Saat alat berat merobohkan bagian per bagian bangunan, putra tergugat kembali terlihat memberikan peringakan kepada operator alat berat. “Itu ada sanggah. Itu bagaimana?,” tudingnya.

Bahkan akibat tersulut emosi, putra tergugat hendak mendekati operator alat berat. Namun aksi itu ditepis aparat kepolisian yang berjaga di lokasi eksekusi.

Dan hingga akhirnya, bangunan berhasil dirobohkan sekitar pukul 12.15.

Kuasa hukum tergugat, Wayan Ardika, mengaku ada amar putusan yang kurang pas. “Tapi kami nggak punya kapasitas menolak,” jelasnya.

Kata dia, tanah yang dieksekusi merupakan tanah desa adat. “Biarkan masyarakat menilai mana salah dan benar. Harusnya adat melawan. Kami gak bisa ketok kentongan karena kami pendatang,” jelasnya.

(rb/dra/pra/mus/JPR)

 TOP