Kamis, 14 Nov 2019
radarbali
icon featured
Radar Jembrana

Eks Pegawai Desak Pemkab Audit dan Pecat Direktur Perusda Jembrana

09 Januari 2019, 19: 15: 59 WIB | editor : ali mustofa

Perusda Jembrana Bangkrut, tak bayar gaji, eks pegawai, Pemkab Jembrana, perusahaan plat merah, geruduk kantor dinas, pemecatan pegawai,

DESAK PEMKAB : Para perwakilan eks pegawai Perusda di kantor PMPTSP dan Naker Jembrana. Mereka mendesak agar Pemkab mengaudit dan memberhentikan direktur Perusda Jembrana (M.Basir)

Share this      

NEGARA-Kisruh pemberhentian alias pe-non-job-an belasan pegawai Perusahaan Daerah (Perusda Jembrana), Rabu (9/1) berlanjut.

Usai diberhentikan sepihak, perwakilan eks Perusda Jembrana ini juga meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana selaku pemilik Perusda bertanggungjawab penuh.

Para perwakilan mantan pegawai selain meminta kejelasan status pegawai, pembayaran gaji dan tunggakan gaji selama 8 bulan yang belum diterima, mereka juga meminta agar Perusda Jembrana diaudit.

Seperti ditegaskan salah satu mantan pegawai Perusda Jembrana, Putu Gede Yuniarta.

Ditemui disela menyampaikan aspirasi di kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (PMPTSP dan Naker) Jembrana, Yuniarta yang mewakili para eks pegawai meminta Pemkab Jembrana bertanggungjawab.

“Kami minta keadilan mengenai gaji yang belum dibayarkan dan pemberhentian sepihak yang telah dilakukan direktur. Kami sudah bekerja sepuluh tahun lebih, justru diperlakukan seperti ini,” tandas Yuniarta dengan raut kecewa.

Selain itu, kata Yuniarta, dari hasil kesepakatan seluruh mantan pegawai, pihaknya juga sepakat untuk meminta Pemkab Jembrana melakukan audit.

Bahkan, tak hanya mendesak pemerintah mengaudit, selaku perwakilan eks pegawai, Yuniarta juga  meminta pemerintah untuk memberhentikan direktur Perusda Jembrana karena dinilai tidak bisa menjalankan perusahaan.

“Direktur harus bertanggungjawab. Kalau tidak mau memajukan perusahaan mundur saja. Kinerjanya tidak becus, lebih baik mundur,” tegas mantan pegawai yang lain.

Menurut Yuniarta, desakan audit dan pemberhentian direktur Perusda, karena mereka juga mencurigai adanya dugaan tindakan penyelewengan dana pendapatan Perusda Jembrana.

Dicontohkan, dugaan penyewengan dana itu diantaranya  seperti yang terjadi di unit usaha sedot WC. Dimana sebelum direksi baru menjabat, unit usaha ini selalu tembus target Rp 18 juta dalam sebulan.

Namun sejak kepemimpinan direktur baru justru pendapatan secara berangsur terus mengalami penurunan.

Bahkan beberapa bulan terakhir pendapatan yang masuk ke perusahaan hanya Rp 900 ribu.

(rb/pra/bas/mus/JPR)

 TOP