Rabu, 20 Nov 2019
radarbali
icon featured
Dwipa

Duh Tolong…Tak Terima Bantuan Beras, Ketut Peneng Terpaksa Berhutang

11 Januari 2019, 04: 15: 59 WIB | editor : ali mustofa

bantuan beras, ketut peneng, terpaksa berhutang, perbekel selisihan

Salah seorang KPM dari PKH, Desa Selisihan, Ketut Peneng saat menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di kediamannya kemarin. (Dewa Ayu Pitri Arisanti/Radar Bali)

Share this      

SEMARAPURA - Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Klungkung sudah mulai menikmati program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Oktober, November, dan Desember 2018 lalu.

Hanya saja karena mesin EDC (electronic data capture) yang hingga saat ini masih sangat terbatas, para KPM ini harus menempuh jarak cukup jauh untuk bisa mendapatkan beras dan telur seharga Rp 110 ribu per KPM per bulan itu.

Sehingga para KPM sangat berharap e-Warong sebagai tempat mencairkan bantuan tersebut bisa segera beroperasi di setiap desa mengingat sejumlah KPM sudah berusia lanjut dan ada yang tidak memiliki kendaraan.

Perbekel Selisihan, Kecamatan Klungkung, Nengah Sucitra, Rabu (9/1) mengungkapkan ada sebanyak 16 KK di desanya yang tercatat sebagai KPM.

Namun yang sudah mencairkan BPNT baru sebanyak delapan orang saja. Berdasar penjelasan petugas Pendamping Desa Yowana Gema Santi, Ni Ketut Sari Martini, delapan KPM lainnya merupakan KPM dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung, pencairan BPNT untuk KPM dari PKH diminta ditunda untuk sementara waktu.

“Katanya agar datanya tidak tercampur,” imbuh Martini. Agar bisa mendapatkan beras dan telur seharga Rp 110 ribu tersebut, diungkapkan Sucitra, warganya harus mengambilnya di e-Warong yang ada di Kota Semarapura.

Sebab untuk saat ini e-Warong yang ada di wilayah itu yang ditunjuk untuk melayani warganya. “Karena lokasinya cukup jauh, warga kami sangat mengeluh.

Karena rata-rata penerima BPNT ini merupakan warga lanjut dan tidak semua memiliki kendaraan. Jadi untuk bisa mendapatkan BPNT ini, mereka mau tidak mau harus meminta bantuan keluarganya atau tetangganya,” katanya.

Untuk itu, pihaknya berharap e-Warong di setiap desa bisa dioperasikan sehingga warganya tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mencairkan bantuan tersebut.

“Di sisi lain mereka sangat membutuhkan bantuan itu. Di sisi lain ada biaya transportasi yang harus mereka keluarkan untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut,” tandasnya.

Sementara itu salah seorang KPM dari PKH, Desa Selisihan, Ketut Peneng mengungkapkan hingga saat ini pihaknya belum pernah mendapat BPNT berupa beras dan telur seharga Rp 110 ribu tersebut.

Begitu pun dengan uang yang biasanya ia terima sebesar Rp 500 ribu, juga belum diterima. “Anak saya sudah bolak balik ATM untuk mengecek, tapi sampai sekarang masih kosong,” katanya.

Atas kondisi itu, ia pun akhirnya terpasak meminjam uang kepada warga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan berhari raya.

Ia berharap, bantuan tersebut bisa segera cair sehingga ia tidak terus menambah utang. “Dulu terakhir dapat beras itu waktu pembagian di kantor desa. Sudah beberapa bulan tidak dapat beras. Saya punya utang Rp 13 juta sekarang,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisak Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung

Wellem Supriyono Ayal mengungkapkan, saat ini baru sebanyak sembilan e-Warong saja yang bisa melayani untuk pencairan BPNT tersebut.

Itu lantaran mesin EDC yang diberikan oleh bank hanya sembilan unit saja. “Tiga unit EDC ada di Klungkung daratan. Enam unit EDC lainnya ada di Nusa Penida. Sehingga untuk pencairannya memang harus ke e-Warong yang sudah memiliki EDC,” terangnya.

Terkait dengan KPM dari PKH yang pasalnya diminta ditunda pencairannya oleh Dinas Sosial, pihaknya membantah. Menurutnya KPM dari PKH juga berhak atas BPNT tersebut.

“Yang BPNTnya belum cair, bisa dirapel meski sudah lewat tahun. Kami akan mengecek KPM yang belum mencairkan BPNT,” tandasnya. 

(rb/ayu/mus/JPR)

 TOP