Selasa, 19 Feb 2019
radarbali
icon featured
Politika

Togar: Aturan Ketinggian Bangunan Harga Mati Jaga Bali, Jangan Diubah

04 Februari 2019, 19: 17: 59 WIB | editor : ali mustofa

pemilu 2019, caleg dprd bali, politisi golkar, perda rtrw, ketinggian bangunan, jaga bali

Advokat kawakan dan pemerhati kebijakan publik, Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., yang juga caleg DPRD Bali dapil Denpasar nomor urut 7 dari partai Golkar. (Istimewa)

DENPASAR - Pro kontra revisi aturan ketinggian bangunan dalam revisi Perda Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali masih terus bergulir.

Bahkan sejumlah kepala daerah seperti Bupati Badung tegas menolak perubahan aturan ketinggian bangunan yang saat ini maksimal setinggi pohon kelapa atau setara 15 meter.

Advokat kawakan dan pemerhati kebijakan publik, Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., yang juga caleg DPRD Bali dapil Denpasar nomor urut 7 dari partai Golkar juga ikut angkat suara. Ia juga tegas menolak perubahan ketinggian bangunan ini.

 "Aturan ketinggian bangunan maksimal setinggi pohon kelapa atau setara 15 meter ini harga mati untuk menjaga taksu Bali. Jangan diutak-atik dan direvisi lagi," tegas Togar Situmorang, Minggu (3/2).

Advokat nyentrik yang dijuluki "panglima hukum"ini menegaskan harus melihat kajian jangka panjang mengenai ketinggian bangunan di Bali. Bukan melihat kondisi Bali dalam jangka pendek.

"Kita jangan melakukan pengingkaran terhadap warisan kearifan lokal dan kita tetap harus berkomitmen pada bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang saat ini ketinggian

bangunan maksimal hanya 15 meter atau sama dengan pohon kelapa," kata Togar Situmorang yang juga Ketua  Umum POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia) Kota Denpasar itu.

Sanksi Pelanggaran Tata Ruang Harus Tegas
pemilu 2019, caleg dprd bali, politisi golkar, perda rtrw, ketinggian bangunan, jaga bali

Advokat kawakan dan pemerhati kebijakan publik, Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., yang juga caleg DPRD Bali dapil Denpasar nomor urut 7 dari partai Golkar. (Istimewa)

Jika tata ruang tidak disesuaikan, maka caleg milenial yang dikenal dengan komitmen "Siap Melayani Bukan Dilayani dan Anti Korupsi Anti Intoleransi" itu khawatir perkembangan yang begitu cepat justru sulit mengawal kelestarian Bali. 

"Tata ruang tidak boleh menyusahkan masyarakat, tetapi kelestarian Bali juga harus tetap terjaga," tegas caleg yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali itu.

Namun, menurut Togar, agar kehadiran Perda RTRW ini juga berguna bagi negara mungkin instansi pemerintah misalnya, aturan ini bisa memberikan dispensasi untuk kebutuhan darurat negara apabila dibutuhkan oleh negara dalam keadaan darurat.

Selain itu, pengaturan terkait sanksi terhadap pelanggaran tata ruang nantinya, tegas Togar yang kini tengah menyelesaikan disertasi doktor pada program S-3 Ilmu Hukum Universitas Udayana itu, juga harus disesuaikan, harus diatur tegas.

Sebab selama ini sanksi diatur dalam Perda RTRW, tetapi eksekutor di lapangan justru gamang, antara provinsi atau kabupaten/ kota.

"Ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Pemerintah provinsi hanya koordinator, eksekutornya ya pemerintah kabupaten/ kota," tutur advokat dermawan dan

banyak memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu dan tertindas dalam penegakan hukum itu. (rba)

(rb/ken/mus/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia