Selasa, 17 Sep 2019
radarbali
icon featured
Metro Denpasar

Catat Bu Menteri Susi, Bendesa Adat Sebut Bali Tak Butuh Reklamasi

12 Maret 2019, 05: 45: 59 WIB | editor : ali mustofa

reklamasi teluk benoa, gubernur koster, perpres 51, menteri susi, bendesa adat, presiden jokowi, walhi bali

Jro Bendesa Desa Adat Kedonganan Dr. I Wayan Mertha, Msi serta Jro Bendesa Desa Adat Padangtegal I Made Gandra SE menjadi pembicara di acara yang digagas Walhi Bali (Istimewa)

Share this      

DENPASAR - Walhi Bali kembali menggelar acara tahunan yang bernama Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup atau disingkat KDLH.

Acara ini diadakan di Rumah Sanur, Minggu (10/3) lalu. Acara ini difokuskan untuk mengidentifikasikan berbagai permasalahan lingkungan hidup yang ada di Bali.

Pada KDLH kali ini Walhi Bali Mengangkat tema “Bali Berkelanjutan Festival Wilayah Kelola Rakyat”.

Sejalan dengan tema tersebut, Walhi Bali juga mengadakan pasar produk komunitas yang mengajak komunitas-komunitas kreatif yang memproduksi berbagai macam produk yang ramah lingkungan.

Seperti Beras Merah Subak Uma Utu yang menjual Beras Merah Sehat, Bersua Bali, Petani Garam Amed, Sentiasa, PPLH BALI, Rattan Bag Gumung, dan Sindikat Pesta Kebon.

Dalam serangkaian acara KDLH Walhi Bali, juga ada sesi bincang santai tentang  pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat bersama

Jro Bendesa Desa Adat Kedonganan Dr. I Wayan Mertha, Msi serta Jro Bendesa Desa Adat Padangtegal I Made Gandra SE.

Konsultasi ini sangat penting menghadirkan pimpinan Desa Adat Kedonganan dan Desa Adat Padangtegal terutama untuk mengetahui pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.

Pasalnya, Desa Adat Kedonganan dan Desa Adat Padangtegal merupakan contoh Desa Adat yang mampu mengelola pariwisata berbasis masyarakat dan ramah lingkungan dengan baik.

Tidak hanya itu, pariwisata yang dikelola oleh masyarakat Desa Adat Kedonganan dan Desa Adat Padangtegal merupakan contoh pariwisata

yang berkelanjutan dan bahkan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi.

Jro Bendesa Adat Kedonganan Dr. I Wayan Mertha, Msi banyak bercerita tentang bagaimana Kedonganan mengelola puluhan wisata kuliner yang sangat berdampak positif bagi desa dan masyarakat setempat.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa menolak rencana reklamasi Teluk Benoa tersebut karena berdampak buruk terhadap pariwisata yang telah dikelola oleh Desa Adat Kedonganan.

“Saya tetap konsisten dengan menolak Reklamasi Teluk Benoa, sebab desa kami sangat dekat dengan lokasi yang ingin dibangun destinasi  tersebut.

Apalagi ada ide one stop shopping, dan akan mengancam segala sesuatu yang sudah setengah mati kami bangun di desa kami itu, maka saya akan tolak,” tegasnya.

Hal senada dikatakan, I Made Gandra SE, Jro Bendesa Desa Adat Padangtegal. Di wilayahnya, ia mengelola pariwisata berbasis masyarakat Monkey Forest yang dimana Monkey Forest merupakan wisata Cagar Alam.

Sebuah destinasi yang memanfaatkan potensi desa berupa hutan yang luas yang dihuni oleh ratusan kera.

Made Gandra menjelaskan, dalam melakukan pengelolaan pariwisata di Desa Padangtegal, pihaknya acapkali melakukan pembinaan budaya serta memberikan ruang bagi kelompok pemuda yang menampilkan tarian.

“Sebab pariwisata kami merupakan pariwisata budaya. Jadi kalau ada Reklamasi Teluk Benoa secara prinsip saya tidak setuju, apalagi banyak kawan-kawan disini yang meyakini bahwa itu tidak cocok di Bali” tukasnya.

 Made Juli Untung Pratama selaku direktur Walhi Bali menambahkan bahwa dalam diskusi tersebut para Bendesa Adat telah bersepakat secara prinsip menolak reklamasi Teluk Benoa.

Lebih Lanjut Untung Pratama menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo harus segera membatalkan Perpres No. 51 Tahun 2014.

Khususnya kembali mengubah status kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. “Presiden Joko Widodo harus segera batalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014” ujarnya. 

(rb/ara/mus/JPR)

 TOP