Senin, 27 Jan 2020
radarbali
icon featured
Hukum & Kriminal

Terkait Dugaan Penipuan CPNS, Togar Situmorang: Harus Ditindak Tegas

06 April 2019, 18: 45: 59 WIB | editor : ali mustofa

pemilu 2019, caleg dprd bali, partai golkar, togar situmorang, penipuan cpns

Caleg DPRD Bali dapil Denpasar nomor urut 7 dari Partai Golkar Togar Situmorang (Istimewa)

Share this      

DENPASAR - Pengacara senior Togar Situmorang mengecam keras aksi penipuan yang menimpa 40 orang CPNS di Pemprov Bali.

Dia pun meminta pihak terkait agar sesegera mungkin membongkar kasus ini. "Kasus yang seperti ini harus diberantas secara tegas," kata Caleg DPRD Provinsi Bali Dapil Denpasar nomor 7 dari partai Golkar ini, Sabtu (6/4).

Caleg milenial yang mempunyai tagline Siap Melayani Bukan Dilayani ini berharap agar para korban harus menempuh jalur hukum secara tegas.

Jangan ditolerir. Karena selain kerugian materi, kejadian seperti ini bisa merusak citra Bali. Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali meminta Pemprov Bali harus ambil langkah tegas untuk mencegah kembalinya terjadinya hal serupa.

"Kita minta kalau ada ketahuan pejabat atau pegawai yang terlibat, harus langsung dipecat," tegas Togar Situmorang.

Dia pun menyarankan kepada para CPNS agar jangan mudah tergiur dengan janji calo CPNS atau pelaku penipuan. Jangan sampai terlena dengan iming-iming menjadi pejabat pemerintahan hingga kehilangan akal.

Untuk kedepannya untuk mencegah kembali terjadinya hal serupa para peserta CPNS harus menggali informasi terlebih dahulu dengan mengakses website resmi pemerintahan,

agar para peserta dapat mengetahui posisi apa saja yang dibuka, syarat, proses pendaftaran, sampai pada jadwal seleksi sesuai instansi yang diinginkan.

Dikatakannya, bahwa sebelum kejadian penipuan CPNS ini terjadi  dirinya dan tim sudah membuka posko pengaduan CPNS di kantornya.

Hal tersebut dilakukan agar jika ada warga masyarakat yang apabila ingin masuk CPNS namun diminta sejumlah uang oleh oknum, agar segera melaporkan hal tersebut.

"Karena saya yakin birokrasi pemerintahan kita masih belum bersih. Masih ada sogok menyogok setiap kalo ada penerimaan CPNS," tandas Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPKRI) Provinsi Bali ini. (rba)

(rb/mar/mus/JPR)

 TOP