Kamis, 20 Jun 2019
radarbali
icon featured
Metro Denpasar

DPRD Usul Pecalang Masuk Keamanan Terpadu, Kolaborasi dengan TNI/Polri

25 April 2019, 00: 15: 59 WIB | editor : ali mustofa

dprd bali, pecalang adat, keamanan terpadu, kolaborasi tni/polri

Ilustrasi pecalang (Adrian Suwanto/Radar Bali)

Share this      

DENPASAR – Usulan membuat sistem keamanan terpadu dilontarkan DPRD Bali. Ketua Komisi I DPRD Bali, I Ketut Tama Tenaya mengaku telah mengusulkan adanya

rancangan perda inisiatif dewan tentang keamanan Bali yang terpadu dengan mengolaborasikan pecalang dengan TNI/Polri serta unsur lainnya menjadi satu sistem keamanan terpadu di Bali.

Menurut Tama, usulan mengenai ranperda inisiatif tentang sistem keamanan terpadu dilatarbelakangi oleh Bali sebagai daerah pariwisata, budaya, dan multietnik.

Hampir semua etnik masuk ke Bali. Peran serta pemerintah pusat juga diharapkan untuk membantu dari segi anggaran dan alat-alat berteknologi canggih.

Tama mengingatkan dulu pernah dirancang bahwa Bali akan dipantau dengan satu satelit untuk mengantisipasi teroris.

“Perlu peran semua pihak. Jangan sampai ada kejadian ledakan bom seperti pada tiga hotel besar di Srilanka. Langsung lumpuh, ngeri orang berpariwisata ke sana,” kata Tama Tenaya, kemarin.

Politisi PDIP itu menyebut pelibatan pecalang juga didasari disahkannya Perda tentang Desa Adat. Dalam perda tersebut salah satu poinnya adalah mengoptimalkan peran pecalang.

Karena itu, keberadaan pecalang nantinya bisa dikolaborasikan dengan aparat keamanan seperti TNI/Polri dan unsur lainnya.

Sebagai daerah pariwisata, lanjut Tama, keamanan menjadi sangat vital di Bali. Keamanan juga dapat menentukan baik-buruknya citra pariwisata Bali di mata dunia.

“Sekali saja terganggu, pariwisata bisa goyah dan dampaknya juga akan terasa pada pendapatan asli daerah atau PAD. Semua program pemerintah bisa tidak terlaksana di Bali,” imbuh pria asal Ungasan, Kuta Selatan, Badung, itu.

Namun, untuk mewujudkan usulan sistem keamanan terpadu ini butuh perjuangan keras. Sebab, naskah akademiknya sampai saat ini belum

digarap lebih lanjut karena keburu masuk revisi Perda RTRWP dan ranperda lain. “Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi prioritas dan harus tembus,” pungkasnya. 

(rb/san/mus/JPR)

 TOP