Senin, 18 Nov 2019
radarbali
icon featured
Politika
Wacana Koalisi Besar Keroyok PDIP di Badung

Akui PDIP Kuat, Golkar Tak Mau Buru-Buru Respon Ajakan Demokrat

21 Juni 2019, 23: 45: 59 WIB | editor : ali mustofa

Pilkada Badung 2020, PDI Perjuangan, koalisi besar, Keroyok PDIP, Partai Demokrat, calon petahana, Partai Golkar,

Ilustrasi (Dok. Jawapos.com)

Share this      

DENPASAR-Meski ada harapan dari Partai Demokrat Bali untuk membangun koalisi besar, namun wacana itu nampaknya tak langsung direspon cepat oleh parpol non PDIP.

Seperti halnya Partai Golkar Bali. Meski ada wacana pembentukan koalisi besar untuk keroyok PDIP di Pilkada Badung 2020, namun partai beringin Bali tak ingin buru-buru.

Seperti ditegaskan Plt Ketua DPD I Partai Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih.

Saat dikonfirmasi, Jumat (21/6), Demer sapaan akrab Sumarjaya Linggih menyatakan jika Pilkada Badung masih cukup jauh.

Meski begitu disinggung soal hitung-hitungan kekuatan, ia tak menampik jika secara umum dengan mengacu hasil Pileg 2019, hegemoni PDIP di Badung dan Bali secara umum sangat kuat.

Namun begitu, meski mengakui kuat, Demer juga menegaskan jika dengan kekuatan yang dimiliki PDIP akan menutup peluang bagi parpol di luar PDIP.

"Mengenai Pilkada itu sendiri kita lihat PDIP kuat ya. Di sisi lain kita lihat Golkar dan teman-teman partai lain juga masih cukup untuk bisa mencalonkan, itu terjadi di semua daerah, kalau jadi gabung-menggabung," katanya.

Meski begitu, pihaknya mengaku tidak mau terburu-buru menanggapi wacana Demokrat membangun koalisi.

Pasalnya, pihaknya menginginkan mengusung calon yang benar-benar memiliki peluang menang dan diterima di masyarakat.

"Kita ingin lihat calon yang bisa diterima masyarakat. Kalau nggak diterima masyarakat ngapain di calonkan?. Kalau memang secara animo masyarakat ada calon yang kuat dan secara survei bagus kenapa tidak?," jelasnya.

Menurutnya untuk persiapan Pilkada, sesuai mekanisme di internal partai, biasanya rekomendasi paling cepat enam bulan sebelum pelaksanaan Pilkada dan paling lambat empat bulan sebelum pencoblosan.

 "Paling cepat enam bulan sebelum pelaksanaan Pilkada, paling lambat empat bulan," jelasnya

(rb/feb/pra/mus/JPR)

 TOP