Senin, 18 Nov 2019
radarbali
icon featured
Politika

Tidak Sejalan dengan Garis Partai Golkar, Plt "Habisi" PK Jembrana

24 Juni 2019, 13: 48: 11 WIB | editor : ali mustofa

partai golkar jembrana, pk jembrana dihabisi, garis partai golkar, pilkada jembrana

Plt Ketua DPD Partai Golkar Jembrana I Made Suardana (dua dari kiri) saat rapat bersama pengurus kecamatan partai golkar kemarin (M.Basir/Radar Bali)

Share this      

NEGARA – Setelah resmi ditetapkan sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua DPD Partai Golkar Jembrana, I Made Suardana membersihkan partai berlambang beringin ini dari pengurus yang dinilai membangkang dan tidak sejalan dengan garis partai.

 Selain membersihkan pengurus tidak sejalan di tingkat kabupaten, pengurus tingkat kecamatan juga dihabisi.

Salah satunya pengurus kecamatan Jembrana yang diganti karena dinilai sudah tidak aktif lagi di partai sejak beberapa tahun terakhir.

Plt Ketua DPD Partai Golkar Jembrana I Made Suardana mengatakan, setelah diberi amanah menjadi plt, pertama dilakukan konsolidasi internal dan perombakan struktur partai dari tingkat kabupaten dan kecamatan.

“Pengurus kabupaten dan kecamatan yang tidak jalan, akan diganti,” terangnya. Menurutnya, dari hasil evaluasi, pengurus yang sudah pasti tidak jalan akan diganti dengan kader yang dinilai kompeten dan bisa aktif di partai.

Hingga saat ini, pengurus tingkat kecamatan diganti, yakni ketua PK Jembrana beserta sekretarisnya dan diganti oleh orang baru sebagai pelaksana tugas.

Penggantian ketua dan sekretaris PK Jembrana tersebut, karena sudah tidak melaksanakan tugas sejak sebelum pemilihan legislatif lalu.

Keputusan mengganti ketua dan sekretaris tersebut, sudah melalui mekanisme, yakni diberi opsi mundur atau diganti dengan pelaksana tugas. “Untuk PK kecamatan lain masih aktif,” terangnya.

Setelah melakukan evaluasi dan penataan internal Partai Golkar Jembrana, mempersiapkan untuk pemilihan kepala daerah.

Pada pilkada 2020, akan memprioritaskan dari internal partai untuk diusung menjadi calon, baik calon bupati maupun calon wakil bupati.

Namun, tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai lain. “Pertama kader partai, kedua legawa hasil survei lintas partai atau koalisi,” terangnya. 

(rb/bas/mus/JPR)

 TOP