Minggu, 08 Dec 2019
radarbali
icon featured
Radar Buleleng
Buntut Sulitnya Cari Sekolah Negeri di Lovina

Tujuh Perbekel Desak Pemprov Bali Segera Bangun Sekolah Negeri Baru

05 Juli 2019, 22: 10: 59 WIB | editor : ali mustofa

PPDB, penerimaan siswa baru, tujuh desa, kawasan pariwisata lovina, SMA/SMK swasta, sulit cari sekolah, tujuh perbekel, sekolah negeri baru,

BUTUH SEKOLAH NEGERI BARU : Suasana pengumuman kelulusan di SMKN 1 Singaraja (Eka Prasetya)

Share this      

LOVINA-Masalah aksesbilitas pendidikan yang dialami tujuh desa di kawasan Lovina, Buleleng langsung menjadi perhatian para perbekel (kepala desa). Bahkan Jumat siang (5/7) para perbekel dari tujuh desa berkumpul di Desa Kalibukbuk.

Para perbekel berkumpul membahas masalah tersebut.

Perbekel yang hadir yakni Perbekel Kalibukbuk yang juga Ketua Forum Komunikasi Perbekel/Lurah Buleleng Ketut Suka, Perbekel Tukadmungga Putu Madia, Perbekel Kaliasem Ketut Sukiarta, dan Perbekel Kayuputih Ketut Sumenaya.

Dalam pertemuan itu, para perbekel menyatakan bahwa mereka sangat terdampak dengan penerapan sistem zonasi penuh yang dilakukan pada tahun ajaran ini.

Lantaran penerapan sistem zonasi itu tak diikuti dengan pemenuhan infrastruktur pendidikan di wilayah yang masuk dalam kategori blank spot. Salah satunya kawasan wisata Lovina.

“Pemerataan lewat zonasi itu sebenarnya bagus. Tapi masalahnya infrastruktur pendidikan ini belum memadai. Kalau ini dibiarkan, setiap tahun akan masalah terus,” kata Suka yang mewakili koleganya yang lain.

Para perbekel pun mendesak agar Pemprov Bali membangun SMA negeri baru di kawasan wisata Lovina. Menurut Suka, tiap tahun setidaknya ada 384 orang siswa yang lulus SMP di kawasan tersebut.

Asumsi itu baru berdasarkan hitungan kasar jumlah siswa yang ada di SMPN 8 Singaraja dan SMPN Satu Atap 2 Sukasada, yang diluluskan tiap tahunnya.

Lebih lanjut Suka mengatakan, saat ini sebenarnya ada aset pemerintah di Banjar Dinas Banyualit yang bisa dioptimalkan untuk pembangunan sekolah baru. Lahan itu selama ini dalam kondisi tak terurus. Pemerintah diharapkan bisa mengelolanya untuk sekolah baru.

“Tahap awal, bisa pinjam ruangan di SD negeri dulu. Nanti setelah gedungnya siap, baru pindah ke gedung baru. Sama seperti SMPN 8 Singaraja waktu pertama kali berdiri. Kami harap ini bisa direalisasikan Pemprov. Kalau tidak ada penambahan sekolah baru, masalah ini akan tetap ada dari tahun ke tahun,” tukas Suka. 

(rb/pra/eps/mus/JPR)

 TOP