Sabtu, 24 Aug 2019
radarbali
icon featured
Ekonomi

118 Ribu Tak Bayar Pajak, Pemprov Bali Putihkan Denda Pajak Kendaraan

07 Agustus 2019, 01: 15: 59 WIB | editor : ali mustofa

pemprov bali, pemutihan kendaraan, denda pajak kendaraan, tak bayar pajak, dispenda bali, sekda bali

Ilustrasi samsat kendaraan (Adrian Suwanto/Radar Bali)

Share this      

DENPASAR -  Tahun ini Pemerintah Provinsi Bali  kembali mengadakan program pemutihan bagi wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Gubernur Bali Wayan Koster sudah menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor.

Sekda Pemprov Bali Dewa Made Indra didampingi Kepala Bapenda Provinsi Bali I Made Santa menyatakan, ada 118.553 unit kendaraan belum membayar pajak.

Jika diakumulasikan sekitar 63,3 miliar pendapatan yang diterima kalau mereka semua datang membayar.

Wajib pajak kendaraan ini hanya membayar pokoknya, sedangkan denda maupun bunganya dihapuskan.

“Mereka dikenakan kewajiban pasti berat bagi mereka, lalu dengan penuh kesadaran datang ke kantor samsat kenapa harus dipersulit.

Maka dari itu pak gubernur dengan segenap kebijakan memberikan kemudahanm  terlambat membayar pajak sehingga tidak menjadi beban yang berat,” ungkapnya.

Menurutnya, program pemutihan mulai dilakukan tanggal 5 Agustus sampai 6 Desember 2019  pada unit pelaksana teknis daerah pelayanan pajak dan retribusi daerah  di lingkungan badan  yang berlaku secara umum.

Jadi, orang kaya maupun miskin bisa menikmati kebijakan gubernur ini. “ Berlaku secara umum, tentu tidak  berharap secara sengaja tidak membayar pajak. Asumsi kami semakin.

Peningkatan PAD perkiraan 118.553 kendaraan yang terlambat membayar  pajak. Kemudian kami hitung  kalau ini membayar pajaknya maka ada potensi  pendapatan kami terima 63,3 miliar,” paparnya.

“Kalau tidak kami putihkan ini pajaknya  utangnya terakumulasi makin besar. Orang  makin tidak berani  membayar pajak.

Maka dari  itu pergub ini karena utangnya dendanya dihapuskan kita berharap  mereka datang membayar pajak,” jelasnya, terkait alasan penghapusan pajak.

“Karena yang dibayar pokoknya,  maka denda dan bunga dendanya dimaafkan. Kalau mereka datang maka ada pendapatan yang kami terima. Itu cukup signifikan,” pungkasnya.

(rb/feb/mus/JPR)

 TOP