Rabu, 11 Dec 2019
radarbali
icon featured
Politika

Parah, Malas Ngantor, Srikandi Dewan Badung Jadi Bahan Gunjingan

15 November 2019, 02: 45: 59 WIB | editor : ali mustofa

parah, malas ngantor, srikandi dewan, dewan matahari, bahan gunjingan

Ilustrasi gedung DPRD Badung (Istimewa)

Share this      

MANGUPURA – Anggota DPRD sejatinya adalah perpanjangan tangan rakyat. Sayangnya, ada sekian dari srikandi DPRD Badung yang sering absen dalam berbagai kegiatan dewan.

Wajar kalua yang bersangkutan kerap menjadi bahan omongan sesama anggota dewan. Keberadaan srikandi yang sering absen itu pun dibahas di Badan Kehormatan (BK) DPRD Badung.

Rapat sendiri dipimpin langsung Ketua BK I Nyoman Dirga Yusa didampingi Sekretaris BK I Made Sunarta beserta sejumlah anggota di antaranya, I Gede Aryantha dan AA Ngurah Ketut Agus Nadi Putra.

Sumber Jawa Pos Radar Bali di internal BK membenarkan jika salah satu srikandi Dewan Badung tergolong jarang ngantor.

Bahkan, sudah menjadi pembahasan dalam rapat BK tersebut. "Ya kita bahas itu (anggota Dewan yang malas ngantor-red,” kata anggota DPRD itu.

Lebih lanjut, BK juga tidak bisa berbuat banyak lantaran dalam daftar hadir yang bersangkutan telah dibubuhkan tandatangan, meskipun secara fisik terlihat sangat jarang mengikuti kegiatan dewan.

Khususnya saat rapat pansus maupun rapat kerja. “Kalau kunjungan keluar daerah khususnya Jakarta, dia rajin,”ucap.

Ketua BK I Nyoman Dirga Yusa membenarkan jika pihaknya melakukan rapat BK terkait dengan kedisiplinan anggota.

Namun, anggota DPRD asal Desa Taman, Kecamatan Abiansemal itu tak mau menyebut nama yang dibahas dalam rapat tersebut. Ia justru meminta untuk mencari informasi kepada sekretaris BK.

“Untuk informasi tanya ke sekretaris saya Pak Made Sumerta,” kata Dirga yang juga bendahara DPC PDIP Badung itu.

Begitu juga Made Sumerta dikonfirmasi terpisah,  juga tak menyebutkan siapa nama anggota dewan yang dibahas dalam rapat.

Hanya ia menyebutkan, pihaknya belum boleh mengambil tindakan apa pun selain berkoordinasi dengan Ketua Fraksi yang bersangkutan.

Namun, dia mengakui, BK bisa mengambil tindakan jika ada anggota dewan  terbukti bersalah. Seperti misalnya jika tersangkut masalah narkoba atau tidak pidana lainnya.

“Jika tertangkap tangan membawa narkoba dan tindak pidana yang sudah memiliki keputusan hukum tetap baru kami bisa proses.

Kalau ini kan tidak, dalam daftar hadir selalu terisi. Mungkin ada tugas  dinas keluar,”kata Sumerta yang notabene adalah bendahara Fraksi PDIP itu.

Begitu juga Ketua Fraksi PDIP I Gusti Anom Gumanti mengakui jika pihaknya memberikan warning kepada anggota Fraksi untuk menjadi contoh dalam hal kedisiplinan khususnya mengenai kehadiran.

Namun, pihaknya berdalih jika warning yang diberikan hanya tertuju untuk pada salah seorang, melainkan secara keseluruhan.

“Fraksi PDI perjuangan itu kan jumlahnya mendominasi saya minta dia menjadi contoh atau teladan. Kita tidak menyebut satu atau dua orang, karena itu ranahnya ada di BK,” pungkasnya. 

(rb/dwi/mus/JPR)

 TOP