Senin, 16 Dec 2019
radarbali
icon featured
Metro Denpasar
Postur RAPBD Badung 2020

Belanja Pegawai dan Bagi PHR Dirancang Naik, Belanja Hibah Malah Turun

20 November 2019, 13: 45: 59 WIB | editor : ali mustofa

postur apbd badung, belanja pegawai naik, bagi phr naik, belanja hibah turun, pemkab badung

Ilustrasi (dok.jawapos.com)

Share this      

MANGUPURA - Pemkab Badung telah menggodok Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Badung tahun 2020 bersama DPRD Badung.

Menurut Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, belanja daerah tetap menyesuaikan keuangan daerah.

Namun faktanya, dalam rancangan RPABD 2020 ada sejumlah kenaikan dan juga penurunan. Seperti apa ?

Berdasar data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bali, rencana postur RAPBD Badung 2020, pendapatan di tahun 2020 dirancang Rp 6,8 triliun lebih.

Jika sebelumnya di tahun 2019 itu Rp 6,3 triliun. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah tahun 2020 dirancang Rp 6 triliun lebih.

Sebelumnya di tahun 2019 Rp 5,3 trilun lebih. Sementara dana perimbangan dirancang Rp 515 miliar, sementara di tahun 2019 itu sebesar Rp 610 miliar dan ini ada penurunan.

Lain-lain pendapatan yang saha tahun 2020 dirancang sebesar Rp 306 miliar, jika dibandingkan tahun 2019 itu sebesar Rp 406 miliar.  

Kemudian jika melihat dari postur belanja daerah, Pemkab Badung merancang Belanja Daerah Rp 6,8 triliun, ini ada kenaikan dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp 6,5 triliun. 

Belanja ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung pada RAPBD 2020 dirancang  Rp 3.51.970.501.574,56, dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 3.617.476.167.418,24, jadi ada sedikit kenaikan.

Belanja langsung ini terdiri dari Belanja pegawai yang tahun 2020 ini dirancang Rp 1,8 triliun lebih, jika dibandingkan tahun 2019 Rp 1,3 triliun lebih, jadi ada kenaikan.

Kemudian ada belanja Subsidi tahun 2020 di rancang Rp 11.441.487.840,00 dan ini masih sama seperti di tahun 2019.

Namun, Belanja Hibah ada penurunan. Jika di tahun 2019 Rp 786 miliar, di tahun 2020 menjadi Rp 390 miliar.

Kemudian belanja bantuan sosial ada kenaikan, di tahun 2019 Rp 259 miliar dan di tahun 2020 dirancang menjadi Rp 294 miliar.

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan pemerintah desa ada kenaikan. Di tahun 2019 itu sebesar Rp 636 miliar lebih dan di tahun 2020 dirancang menjadi Rp 703 miliar lebih.

Kemudian bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten. Kota dan pemerintah desa ada penurunan.

Di tahun 2019 itu sebesar Rp 519 miliar dan di tahun 2020 dirancang Rp 430 miliar lebih. Sementara belanja langsung ada kenaikan. Di tahun 2019 sebesar Rp 2,9 triliun lebih dan di tahun 2020 dirancang Rp 3,2 triliun lebih.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengatakan, proyeksi pendapatan daerah yang telah disusun ini tidak semata-mata berangkat

dari sudut pandang optimisme/pesimisme namun lebih mengedepankan pada hasil-hasil kajian yang bersifat rasional, komprehensif dan sikap kehati-hatian

dengan mempertimbangkan berbagai dinamika serta perubahan ekonomi makro yang terjadi dewasa ini, baik sekala regional, nasional maupun global.

Sementara usai rapat paripurna, Bupati Giri Prasta kembali menyampaikan kalau rapat paripurna ini merupakan penyamaan sudut pandang sehingga apa yang

menjadi masukan dari anggota DPRD melalui fraksinya akan menjadi pedoman bagi pemerintah untuk mengambil suatu keputusan.

Pihaknya memberikan apresiasi atas masukan-masukan luar biasa dari legislatif, jangan sampai terjadi beda tafsir tentang interpretasi terhadap sebuah regulasi.

“Kami menyampaikan terima kasih karena kita ingin APBD Badung betul-betul sehat sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai menuju masyarakat Badung bahagia,” terangnya.

Sementara Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata menerangkan pihaknya menginginkan APBD Badung dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

Karena penyusunan RAPBD ini juga mengacu kepada prioritas yang disepakati pada RPJMD.

“Begitu juga APBD juga memang harus menukik kepada hal-hal yang sifatnya mandatori dan peningkatan mikro ekonomi masyarakat, ” ungkapnya.

Namun, pada postur RAPBD Badung ada peningkatan yang signifikan pada belanja pegawai. Parwata mengakui hal ini untuk menciptakan stabilitas untuk belanja pegawai.

Artinya yang kerja bagus tentu akan mendapat reward .”Jadi pada pegawai itu ada reward dan punishment,” ungkapnya.

Namun ia juga mengakui pada belanja modal juga ada penambahan. Tentu ini sejatinya untuk mendorong ekonomi masyarakat yang nantinya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.

“Ya, tentunya nanti kita inginkan ada peningkatan dan percepatan kesejahteraan masyarakat, makanya kita dorong itu (kenaikan belanja modal),” pungkasnya. 

(rb/dwi/mus/JPR)

 TOP