Rabu, 22 Jan 2020
radarbali
icon featured
Radar Buleleng
Bandara Bali Utara

Titik Bandara Buleleng Final, Bupati PAS: Tinggal Pembebasan Lahan

14 Januari 2020, 13: 17: 07 WIB | editor : ali mustofa

bandara bali utara, desa kubutambahan, kementerian perhubungan, titik bandara final, bupati pas, pembebasan lahan

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana berbincang dengan Menhub Budi Karya Sumadi saat mengecek lokasi Bandara Bali Utara di Kubutambahan (dok.radarbali)

Share this      

SINGARAJA – Wacana pembangunan bandara internasional di Kabupaten Buleleng kembali dibahas. Kementerian Perhubungan akan melakukan pertemuan pada Rabu (13/1) besok, untuk membahas masalah tersebut.

Kabar pembahasan itu tertuang dalam surat undangan Kemenhub yang beredar di kalangan awak media.

Dalam surat yang ditandatangani Kepala Biro Hukum Kemenhub Wahju Adji itu, akan dilangsungkan pertemuan dengan agenda pembahasan penetapan lokasi Bandar Udara Bali Utara di Kabupaten Buleleng.

Dalam surat itu sejumlah pihak turut diundang. Di antaranya Direktur Bandar Udara, Direktur Angkutan Udara, Direktur Keamanan Penerbangan,

Direktur Navigasi Penerbangan, Kepala Dinas Perhubungan Bali, Kepala Dinas Perhubungan Buleleng, Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Ngurah Rai, dan Dirut PT. Angkasa Pura I.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana yang dikonfirmasi terpisah membenarkan rencana pertemuan tersebut.

Bupati Agus mengatakan dirinya telah menugaskan Kepala Dinas Perhubungan Buleleng Gede Gunawan AP untuk menghadiri rapat tersebut.

“Nanti hari Rabu itu pertemuan teknis penetapan titik yang lebih pasti. Jadi ini sudah lebih pada perkara teknis. Kalau kebijakan itu sudah selesai beberapa bulan lalu,” kata Agus.

Agus menyebut Gubernur Bali Wayan Koster telah menyurati Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, terkait proses pembangunan bandara di Buleleng.

Bila sebelumnya masih ada pro kontra terkait titik lokasi pembangunan, maka berdasarkan surat yang dikirimkan gubernur, maka lokasinya sudah final.

Selain itu Agus juga mengaku sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga saat penetapan lokasi (penlok) terbit, dapat segera dilakukan pembebasan lahan.

“Pak Gubernur secara kebijakan sudah setuju. Ini berdasarkan masukan Angkasa Pura secara teknis. Wilayahnya sudah ditentukan. Tanah yang di Kubutambahan itu. Kami sudah berkali-kali rapat dengan BPN soal ini,” imbuhnya.

(rb/eps/mus/JPR)

 TOP