Kamis, 27 Feb 2020
radarbali
icon featured
Travelling
Pelaku Wisata Buleleng Barat Protes

Jalur Tikus Masuk Menjangan Bertebaran, Tiket Masuk Dibanderal Murah

26 Januari 2020, 21: 15: 59 WIB | editor : ali mustofa

pelaku wisata, pelaku wisata buleleng, jalur tikus, pulau menjangan, jalur tikus bertebaran, tiker masuk murah, dprd bali

Salah satu lokasi dermaga pelabuhan yang dikelola oleh Kima Bahari Mandarsari berada di Banjar Dinas Mandasari, Sumber Kima, Gerokgak menuju Pulau Menjangan. (Juliadi/Radar Bali)

Share this      

GEROKGAK – Pelaku pariwisata lokal di Buleleng Barat yang menyediakan layanan transportasi laut dengan perahu karet (boat) mengeluhkan banyaknya jalur tikus yang masuk ke Pulau Menjangan kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB).

Bahkan, tak tanggung-tanggung pelaku wisata tersebut menjual tiket dengan harga yang lebih murah kepada pihak wisatawan.

“Misalnya kami menarik ongkos wisatawan masuk ke Pulau Menjangan TNBB Rp 750 ribu itu termasuk harga tiket, sewa boat dan pemadu wisata.

Namun, karena ada jalur tikus mereka bisa tarik ke wisatawan masuk ke Pulau Menjangan sampai harga Rp 300 ribu,” keluh Wayan Sweden, pelaku pariwisata penyedia layanan boat di Banyumandi, Pejarakan.

Menurut Sweden, sebenarnnya ada empat lokasi dermaga penyeberangan yang sudah diberikan izin oleh TNBB untuk menuju Pulau Menjangan.

Semuanya berada di desa-desa penyangga kawasan TNBB. Di antaranya dua penyeberangan berada di Desa Sumber Klampok, Labuan Lalang dan Teluk Terima, Pejarakan di Banyumandi, dan Sumber Kima.

Sehingga wisatawan yang akan berkunjung ke ke Pulau Menjagangan harus membeli tiket di empat lokasi penyeberangan. Namun, sekarang muncul penyeberangan berada di Pemuteran.

“Kadang kala ada wisatawan datang dari wilayah Bangsring dan Watu Dodol tanpa didampingi pramuwisata menuju Menjangan,” kata Sweden.

Masalah lainnya lagi kalau para wisatawan yang tidak masuk melalui pintu penyeberangan yang sudah diberikan izin, lalu mereka membeli tiket dimana?

Artinya ada jual beli tiket di luar lokasi izin penyeberangan. “Usul kami tiket dijual satu pintu cukup berada di Pulau Menjangan saja, sehingga tidak ada lagi jalur tikus,” ungkapnya.

Dikatakan pula, pihaknya sangat menyayangkan kurang ketegasan dan pengawsan dari pengelola Taman Nasional Bali Barat (TNBB) yang seakan-akan membiarkan hal itu terjadi.

Selain itu, pihaknya menilai perlu dilakukan pengawasan serius terhadap munculnya pintu tikus memasuki perairan Pulau Menjangan di mana para wisatawan ilegal dapat menikmati `kue pariwisata, tanpa memenuhi aturan berlaku.

 “Ya kami disini sedia layanan transportasi ke Pulau Menjangan, tapi disana (Jalur Tikus) lebih murah ya sebagai pelaku pawisisata merugi.

Bahkan jika dilihat wisatawan yang berkunjung tanpa ada pemandu wisatawan seenak injak terumbu karang,” kesalnya.

Mendengar adanya keluhan dari sejumlah pelaku pariwisata di Taman Nasional Bali Barat Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi langsung mengecek lokasi melihat dermaga penyeberangan yang berada di desa penyangga kawasan TNBB.

 “Kami sudah dulu dengar keluhan pelaku pariwisata terkait banyak pintu-pintu masuk (jalur tikus) ke Menjangan, tapi kami tidak bisa berbuat banyak karena segala kewenangan ada di TNBB,” ungkapnya.

 Meski demikian keluhan dari pelaku pariwisata coba pihaknya akan sampai dalam rapat-rapat di DPRD Bali.

Selain ini DPRD Bali siap memfasilitasi pertemuan ini supaya tidak ada masalah di lapangan. Yang kedua masalah retribusi (pajak) ke daerah.

Selama ini meski Pulau Menjangan menjadi daerah tujuan wisata di Bali Barat, belum pernah ada retribusi masuk ke daerah. Sehingga banyak jalan rusak, dan fasilitas pariwisata yang belum bisa dibangun.

“Nah hal ini coba kami rumuskan dan usulkan ke Pusat. Kami berharapkan pemerintah pusat ada etikad baik bahwa restribusi pariwisata itu paling tidak harus juga masuk ke daerah untuk bisa membantu dari pada PAD,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala TNBB Agus Ngurah Krisna dikonfirmasi terkait keluhan kalangan pelaku wisata banyaknya pintu jalur tikus masuk ke Pulau Menjangan pihak berencana akan mengecek ke lapangan.

Disinggung terkait retribusi ke daerah selama ini belum ada dari Pulau Menjangan kawasan TNBB.

Dikatakan Ngurah Krisna, pemerintah pusat membuat aturan atas persetujuan DPR. Masuk kekawasan Pulau Menjangan penerimaan

negara bukan pajak. Bahkan harga tiket juga ditentukan dari pemerintah pusat. “Jadi tetap kewenangan ada di pusat,” singkatnya. 

(rb/jul/mus/JPR)

 TOP