alexametrics
Selasa, 20 Oct 2020
radarbali
Home > Dwipa
icon featured
Dwipa

Anak Tunggak Hutang di LPD, Ibu Meninggal Dilarang Dikubur di Setra

Warga Takut Bantu karena Sanksi Kasepekang

17 Oktober 2020, 19: 57: 59 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

sanksi adat, sanksi kasepekang, anak punya hutang, ibu meninggal, dilarang dikubur, LPD, MDA, Majelis Desa Adat, Desa Adat Paselatan, Prajuru Adat,

HIDUP SUSAH MATI SUSAH : Kerabat saat membawa jasad Ni Ketut Wiri yang jadi korban kasepekang gara-gara hutang di LPD sebesar Rp 10 juta (Istimewa)

Share this      

AMLAPURA-Kabar viral datang dari Desa Adat Paselatan, Abang, Karangasem.

Kabar heboh itu menyusul dengan pemberian sanksi adat kasepekang (pengasingan/dikucilkan) bagi salah satu kepala keluarga (KK) di Desa Adat Paselatan, Abang, Karangasem.

Krama atau warga adat yang mendapat sanksi adat kasepekang itu yakni menimpa keluarga I Nyoman Darma.

Mirisnya lagi, gara-gara terkena sanksi kasepekang, Darma dan kerabatnya dilarang menggunakan fasilitas desa termasuk setra (kuburan) desa adat saat ibu kandungnya (Ni Ketut Wiri) meninggal dunia.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Bali, Sabtu (17/10), kasus kasepekang ini terungkap dari unggahan status Nyoman Pasek, salah seorang warga Abang, Karangasem di akun media sosial Facebook (FB).

Sesuai unggahan status, akibat terkena sanksi kasepekang, warga yang meninggal terpaksa hanya diantar kerabatnya yang juga kena sanksi adat kasepekang.

Sedangkan krama atau warga desa adat atau warga sekitar tidak berani membantu karena takut.

Mereka takut, jika membantu proses pemakaman jasad Ni Ketut Wiri  juga akan dikenakan sanksi/ denda.   

Krama desa adat  tidak bisa dan tidak berani membantu saat proses penguburan Witri karena masih terikat sanksi adat yang dterima keluarga Darma

Terkait kasus ini, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Abang I Wayan Gede Surya Kusuma saat dikonfirmasi, membenarkan.

Bahkan atas kasus ini, Surya Kusuma mengaku sempat mengundang Prajuru Desa Adat Paselatan

Pemanggilan terhadap prajuru itu, imbuh Surya dilakukan untuk mengklarifikasi informasi di FB yang sempat viral dan sekaligus mencari tahu latar belakang pemberian sanksi kasepekang.

Dari keterangan prajuru adat diperoleh informasi, bahwa pemberian sanksi adat kasepekang karena Nyoman Darma tidak mampu membayar tunggakan kreditan di LPD (Lembaga Perkreditan Desa).

“Kami sudah panggil prajuru. Saat itu prajuru langsung hadir, termasuk Kelian Adat I Wayan Sudana. Ada juga selaku yang mendampingi yakni kerta desa dan ketua sabha desa serta ketua LPD Desa Adat Paselatan,” ujarnya.

Ditambahkan Surya, dari informasi, yang bersangkutan (pihak/keluarga penerima sanksi kasepekang) akan mekinsan ring geni (kremasi).

Namun karena mendapat sanksi adat, tidak ada warga yang ikut mengantar ke setra. Begitu juga untuk menggunakan setra harus membayar penanjung batu.

Sementara itu, masih kata Surya  Kusuma, dari hasil penjelasan prajuru Adat Paselatan, kasus ini terjadi berawal dari I Nyoman Darma yang merupakan anak kandung mendiang Ni Ketut Wiri meminjam uang di LPD sejak tahun 2015 silam.

Ketika itu, Nyoman Darma meminjam uang sebesar Rp 10 juta di LPD Peselatan. Pinjaman ini diamprah dalam dua kali perjanjian dan pinjaman tanpa anggunan.

Selanjutnya karena mengalami kendala keuangan,  yang bersangkutan tidak mampu membayar pokok dan bunga kredit selama tiga tahun berturut-turut hingga bulan Oktober 2018 lalu.

Pihak LPD sendiri telah memberikan tiga kali perpanjangan kredit dan konpensasi kepada yang bersangkutan. 

Dari perhitungan LPD Kredit tersebut membengkak menjadi Rp 26 juta.

Atas kredit macet tersebut, Kepala LPD I Gede Kuta melaporkan masalah ini kepada kelian dan bendesa Adat Paselatan.

Akhirnya desa adat melaksanakan paruman Adat dan memutuskan memberhentikan sementara I Nyoman Darma sebagai krama Desa Adat Paselatan.

Selama pemberhentian sementara itu, yang bersangkutan dan keluarganya tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas desa adat termasuk setra.

Sanksi ini diberikan sampai warga tersebut bisa melunasi kewajibanya atau membayar  kredit di LPD.

Saat paruman pengambilan keputusan tersebut Darma tidak hadir, namun ketua LPD dan salah satu badan pengawas LPD sudah menyampaikan terkait sanksi tersebut.

Atas penyampaian dari ketua LPD dan bawas saat itu, yang bersangkutan  (I Nyoman Darma) menyatakan menerima sanksi.

(rb/tra/pra/JPR)

 TOP