alexametrics
Rabu, 20 Jan 2021
radarbali
Home > Dwipa
icon featured
Dwipa

Terbentur Pilkada Serentak, PAW Perbekel Celukan Bawang Tertunda

30 November 2020, 23: 15: 59 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

PAW Perbekel, Perbekel Celukan Bawang tertunda, SE Mendagri, Pikada Serentak, Pemkab Buleleng,

Kepala Dinas PMD Buleleng Nyoman Agus Jaya Sumpena (Eka Prasetya)

Share this      

SINGARAJA– Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap jabatan Perbekel Celukan Bawang, terpaksa tertunda.

Penyebabnya muncul surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunda tahapan pemilihan kepala desa, sampai dengan dilangsungkannya Pilkada serentak.

Semestinya proses PAW jabatan Perbekel Celukan Bawang selambat-lambatnya dilaksanakan pada 3 September 2020 lalu.

Namun hingga penghujung bulan November, proses PAW tak kunjung dilaksanakan.

Padahal sesuai dengan ketentuan, pelaksanaan PAW dilaksanakan selambat-lambatnya 6 bulan setelah Penjabat (Pj) ditunjuk oleh bupati.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng Nyoman Agus Jaya Sumpena mengatakan, sesuai dengan ketentuan semestinya PAW memang dilaksanakan paling lambat pada September lalu.

Namun belakangan terbit surat dari Kemendagri yang meminta seluruh tahapan pemilihan ditunda.

“Bukannya kami membiarkan jabatan perbekel di sana kosong. Tapi karena ada surat dari Kemendagri, ya harus kami tunda. Karena surat dari Kemendagri itu berlaku se-Indonesia.

Mungkin saja dari kementerian menghitungkan kondisi daerah lain yang sedang melaksanakan pilkada. Kebetulan saja kita di Buleleng tidak ada pilkada,” kata Sumpena saat ditemui di ruang kerjanya Senin (30/11).

Sumpena mengatakan proses PAW nantinya baru akan dilaksanakan setelah Pilkada serentak tuntas. Itu artinya tahapan pemilihan perbekel PAW baru akan dilaksanakan pada Kamis (10/11) mendatang. Pembentukan panitia dan proses musyawarah akan diserahkan pada Badan Permusyawaratan Desa.

“Mekanisme pemilihan itu silahkan nanti di musyawarah desa. Entah lewat musyawarah mufakat atau voting. Itu nanti BPD yang mengendalikan jalannya musyawarah desa. Kami tidak mungkin intervensi,” imbuhnya.

Meski begitu, Sumpena yang juga mantan Kadis Damkar Buleleng itu mengingatkan agar proses musdes untuk memilik perbekel PAW, tetap mengacu pada Perda Buleleng Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemilihan Perbekel.

Sebab dalam aturan itu telah mengatur keterlibatan kelompok masyarakat yang berhak mengikuti musdes PAW. 

(rb/eps/pra/JPR)

 TOP