alexametrics
Sabtu, 16 Jan 2021
radarbali
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Penularan Tinggi, Ibu Hamil Wajib Skrining HIV

01 Desember 2020, 21: 15: 59 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

HIV, AIDS, Skrining HIV, ibu hamil, kasus HIV Tinggi, Pemkab Buleleng, penularan HIV, ibu, anak,

Wakil Bupati Buleleng dr Nyoman Sutjidra (Eka Prasetya)

Share this      

SINGARAJA – Wanita atau ibu yang tengah hamil, diwajibkan menjalani proses skrining HIV.

Proses skrining itu diharapkan dapat menekan potensi penularan kasus HIV. Terutama dari ibu hamil pada anaknya. Mengingat potensi penularan kasus dari ibu hamil pada anak yang baru dilahirkan, cukup tinggi.

Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG mengungkapkan, pemerintah telah mewajibkan proses skrining tersebut. Skrining dapat dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah atau pada fasilitas kesehatan swasta. Tak hanya itu bidan dan tenaga medis di puskesmas juga wajib melakukan hal yang sama.

Sutjidra mengatakan potensi penularan HIV/AIDS di lingkungan keluarga cukup besar. Biasanya kasus di lingkungan keluarga, diawali oleh sang kepala keluarga. Kepala keluarga kemudian menularkan pada sang istri.

Karena tak terdeteksi sejak awal, sang istri menularkan virus itu pada sang anak lewat proses persalinan normal.

“Makanya ibu hamil kami wajibkan skrining HIV sekarang. Kalau hasil tes VCT-nya reaktif, mereka harus diberikan penanganan khusus. Jadi tidak boleh persalinan normal dan tidak boleh menyusui. Sehingga tidak menular ke bayinya,” kata Sutjidra saat ditemui Selasa (1/12).

Sutjidra menegaskan skrining HIV pada ibu hamil bersifat wajib. Bukan hanya fasilitas kesehatan pemerintah saja yang diwajibkan. Fasilitas swasta juga diwajibkan melakukan hal serupa.

“Ibu hamil itu kan dapat buku menuju sehat. Di sana sudah ada kewajiban skrining HIV. Kalau sampai tidak di-skrining, artinya ada kesalahan manajemen di fasilitas kesehatan itu,” tegasnya.

Lebih lanjut Sutjidra mengatakan, saat ini pemerintah tengah berusaha memberdayakan para Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Meski memiliki virus HIV di dalam tubuhnya, mereka harus tetap produktif. Sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kini pemerintah telah memfasilitasi para ODHA program pemberdayaan ekonomi. Yakni lewat program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

 “Mereka harus tetap produktif dan berdaya. ODHA tetap punya hak yang sama,” tukas Sutjidra.

(rb/eps/pra/JPR)

 TOP