alexametrics
Rabu, 20 Jan 2021
radarbali
Home > Dwipa
icon featured
Dwipa

Dewan Minta Pemkab Perketat Pengawasan Menara Telekomunikasi

01 Desember 2020, 23: 15: 59 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

DPRD Buleleng, Pemkab Buleleng, pengawasan, menara telekomunikasi, tower, RDTR, rapat pansus,

Suasana Rapat Pansus RDTR DPRD Buleleng, Selasa (1/12) (Eka Prasetya)

Share this      

SINGARAJA– DPRD Buleleng mengingatkan agar pemerintah memperketat pengawasan terhadap menara telekomunikasi.

Sebab dalam beberapa tahun mendatang, menara telekomunikasi diprediksi akan tumbuh subur. Pemilik menara pun akan kucing-kucingan dengan pemerintah dalam hal pengurusan izin. Baik izin membangun maupun izin operasional.

Hal itu terungkap saat DPRD Buleleng melakukan rapat pembahasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Singaraja 2020-2040 di Ruang Rapat Komisi I DPRD Buleleng. Rapat dipimpin Ketua Pansus RDTR DPRD Buleleng Gede Odhy Busana.

Dalam rapat itu dewan menyoroti soal keberadaan menara telekomunikasi. Menurut para anggota dewan, RDTR akan membahas pemenuhan kebutuhan telekomunikasi masyarakat.

Setidaknya selama 20 tahun mendatang. Sehingga menara telekomunikasi menjadi salah satu hal yang harus diperhitungkan. Dewan meminta agar pemerintah segera melakukan kajian terhadap kebutuhan menara telekomunikasi di wilayah perkotaan.

Tim Ahli DPRD Buleleng Putu Suwardika mengungkapkan, dari hasil kajian memang butuh kejelasan soal menara telekomunikasi. “Harus diperhitungkan, apakah menara yang ada sekarang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk 20 tahun kedepan.

Kalau toh memang ada penambahan, tentu harus berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi,” kata Suwardika.

Sementara itu Ketua Pansus RDTR Gede Odhy Busana menegaskan, menara telekomunikasi akan menjadi salah satu poin pembahasan khusus. Dewan tak ingin menara telekomunikasi dibiarkan menjamur di wilayah perkotaan. Karena akan merusak estetika kota.

“Kalau satu menara telekomunikasi bisa dimanfaatkan beberapa provider, tentu ini lebih baik. Jadi menara itu tidak menjamur. Ini juga akan mengurangi dampak di masyarakat dari keberadaan menara itu,” kata Odhy.

Selain masalah menara telekomunikasi, dewan juga menyoroti masalah ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik. Sebab ketersediaan RTH publik di kawasan perkotaan dirasa masih kurang.

“Ini perlu banyak referensi dan kajian secara lingkungan. Ini akan dilakukan pembahasan yang lebih dalam lagi dengan eksekutif,” tukas Odhy.

(rb/eps/pra/JPR)

 TOP