alexametrics
Rabu, 20 Jan 2021
radarbali
Home > Features
icon featured
Features

Ada Hotel di Bali Dapat Hibah Seharga Lalapan, Ini Cara Menghitungnya

Oleh: Yoyo Raharyo*)

12 Januari 2021, 05: 15: 59 WIB | editor : ali mustofa

Yoyo Raharyo

Yoyo Raharyo (IST)

Share this      

BANYAK orang, khususnya pengusaha hotel dan restoran yang bertanya-tanya mengapa mendapat dana hibah pariwisata sangat kecil. Bahkan, ada yang mendapat hibah pariwisata hanya Rp 16 ribu alias seharga nasi lalapan seperti di Kabupaten Klungkung. Juga ada pengusaha hotel yang mengaku bayar pajak per tahunnya sekitar Rp32 juta sampai Rp40 juta, namun cuma dapat sekitar Rp4 juta. Padahal, dana hibah pariwisata ini mencapai Rp3,8 triliun se-Indonesia, atau Rp1,18 triliun untuk Bali.

Sampai menulis uraian ini, saya belum menemukan hitungan matematis yang diatur oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam Keputusan Menparekraf Nomor  KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan Atas Kepmenparekraf Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Juknis Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional tahun anggaran 2020, di sana hanya menyebutkan, dana hibah yang didapat daerah, 70 persen untuk industri hotel dan restoran, sedangkaan 30 persennya digunakan oleh pemerintah daerah. Nah, yang 70 persen itu, Menparekraf menegaskan, agar pembagiannya secara proporsional. Tidak dijelaskan lebih lanjut pengertian proporsional. 

“Berdasarkan pagu alokasi hibah sebesar 70% untuk hotel dan restoran Pemerintah daerah mengalokasikan secara proporsional berdasarkan kontribusi PHPR Tahun 2019,” demikian bunyi Juknis Hibah Pariwisata dalam poin Besaran Alokasi Hibah Untuk Hotel dan Restoran.

Dalam praktiknya di daerah, proporsional yang dimaksud adalah mendapat dana hibah sesuai besar dan kecilnya pajak yang dibayarkan kepada kas daerah kabupaten/ kota. Dengan demikian, semakin besar pajak hotel dan restoran yang dibayar ke Pemerintah, maka semakin besar dana hibah yang didapatkan. Ini juga berlaku bagi wajib pajak hotel/ restoran yang pajaknya sedikit, maka hibah yang didapat juga akan kecil. Gampangnya, hotel bintang lima berpotensi mendapat miliaran rupiah, sedangkan hotel melati bisa hanya mendapat belasan ribu atau puluhan ribu rupiah saja.

Hal itu saya dapatkan dari modul sosialisasi Kabupaten Gianyar. dYang bisa dilihat atau diunduh di sini.

“Alokasi bantuan kepada Hotel dan Restoran, dihitung berdasarkan proporsi kontribusi penyetoran pajak hotel dan pajak restoran (PHPR) ke kas daerah (kasda) dari masing-masing pengusaha hotel dan restoran sepanjang Tahun 2019,” demikian disebut dalam bagan sosialisasi tersebut.

Rumus Lebih Pendek

Cara menghitung yang dibuat oleh Pemkab Gianyar di atas memang terlihat panjang. Bahkan membuat pusing kepala. Padahal, kalau mau disederhanakan, sebetulnya gampang saja. Tak perlu memisahkan alokasi untuk hotel dan restoran. Jadinya rumus itu menjadi begini:

Alokasi Hibah Pariwisata untuk Hotel/ Restoran A= (Pajak yang Dibayar Hotel/ Restoran A 2019 : Pendapatan Kab/ Kota dari Pajak Hotel dan Restoran 2019) X Pagu Hibah Hotel dan Restoran per Kabupaten/ Kota.

Jika disimulasikan dengan mengambil contoh di Kabupaten Klungkung, maka begini:

1. Kabupaten Klungkung mendapat pagu hibah pariwisata Rp 9,7 miliar. Dengan demikian, 70 persen dari hibah pariwisata sebagai Pagu Hibah Hotel dan Restoran setara dengan Rp6,79 miliar.  

2. Pendapatan daerah Klungkung dari pajak hotel dan restoran 2019 sebesar Rp32,7 miliar. Terdiri dari pajak hotel 2019 Rp17,8 miliar, dan pajak restoran Rp14,9 miliar.

3. Ambil contoh Hotel A membayar pajak tahun 2019 sebesar Rp6 miliar, dan Restoran A membayar pajak Rp 360 juta.

Dengan rumus itu, maka akan didapatkan dengan mudah sebagai berikut:

Alokasi Hibah Pariwisata untuk Hotel A = (Rp6 miliar: Rp32,7 miliar) X Rp6,79 miliar = Rp1,24 miliar

Alokasi Hibah Pariwisata untuk Restoran A = (Rp 360 juta: Rp32,7 miliar) X Rp6,79 miliar = Rp74,75 juta.

 

Hibah Rp16 Ribu

Nah, bila ada hotel di Klungkung, sebut saja Hotel Simpang Inn Bungalow yang hanya dapat Rp16.543, maka berapa pajak hotel yang disetor ke Pemkab Klungkung dalam tahun 2019? Berikut perhitungannya:

Pajak yang Dibayar Hotel Simpang Inn Bungalow = (Rp16.543 X Rp32,7 miliar) : Rp6,79 miliar = Rp79.800.

Itu berarti omzet Hotel Simpang Inn Bungalow dalam setahun hanya Rp798.750. Atau Rp 66.560 per bulan alias Rp 2.210 per hari. Masuk akal? Ada beberapa kemungkinaan: Pertama, hotel itu tutup hampir setahun di tahun 2019 tersebut; Kedua, hotel itu sepi betul sepanjang tahun; Ketiga, ada masalah dalam pelaporan pajaknya. Atau masalah yang lain.

Untuk memudahkan perhitungan berapa hibah pariwisata yang didapat masing-masing wajib pajak di kabupaten/kota di Bali, ini data PHR dan pagu hibah pariwisata masing-masing kabupaten/ kota di Bali yang bisa dipakai:

Denpasar:

- Pagu hibah hotel dan restoran: Rp 37.065.749.000

- Realisasi PHR 2019: Rp 358.127.493.429

 

Badung:

- Pagu hibah hotel dan restoran: Rp 663.604.704.000

- PHR 2019: Rp3.205.002.469.026

 

Gianyar

- Pagu hibah hotel dan restoran: Rp94.595.627.000

-  PHR 2019:  Rp456.008.197.240

 

Karangasem:

- Pagu hibah hotel dan restoran: Rp9.520.119.000

- PHR 2019: Rp45.857.333.317

Buleleng:

- Pagu hibah hotel dan restoran: Rp9.398.844.000

- PHR 2019: Rp45.235.074.349

Klungkung:

- Pagu hibah hotel dan restoran: Rp6.801.144.000

-PHR 2019: Rp32.728.753.165

Tabanan:

- Pagu hibah hotel dan restoran: Rp5.210.170.000

- PHR 2019: Rp24.035.583.432

Bangli:

- Pagu hibah hotel dan restoran: Rp694.330.000

- PHR 2019: Rp1.753.580.132

Jembrana:

- Pagu hibah hotel dan restoran: Rp1.240.085.000

- PHR 2019: Rp5.820.862.153

______

*) Yoyo Raharyo, jurnalis di radarbali.id

(rb/yor/mus/JPR)

 TOP