RADAR BALI – Rencana pembangunan transportasi publik berbasis rel berupa trem di Kabupaten Badung kembali mengemuka dan kini memasuki tahap persiapan matang.
Proyek strategis ini dijadwalkan mulai mengudara pada 2027, yang diawali dengan penyiapan lahan di sepanjang pesisir pantai selatan Bali.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mengalokasikan anggaran fantastis sekitar Rp 980 miliarkhusus untuk pembebasan serta penyiapan lahan. Langkah ini bakal mengubah wajah kawasan pesisir mulai dari persis di samping bandara hingga ke kawasan pesisir utara Kuta dan Seminyak.
Jalur trem pesisir ini diproyeksikan akan menyusuri dan menyapa deretan pantai ikonis Bali. Pembebasan koridor lahan di tahap pertama bakal menyentuh area Pantai Sekeh, Pantai Melisan, dan Pantai Jerman di selatan, lalu menyambung terus melintasi Pantai Legian hingga Pantai Padma di jantung pariwisata.
Pada tahab kedua, pembebasan lahan akan dilakukan ke arah Seminyak, Double Six, pantai pantai di kawasan Canggu hingga Pantai Cemagi.
Sekretaris Daerah Badung Ida Bagus Surya Suamba mengatakan, jalur trem sengaja diarahkan menyusuri pantai karena proyek transportasi yang akan dibangun PT KAI ini dilakukan bersamaan dengan penataan wajah pantai di pesisir Badung hingga perbatasan Tabanan.
Penataan pesisir tidak hanya sebatas menyediakan ruang untuk jalur trem, tetapi juga mencakup normalisasi garis pantai melalui penambahan pasir (beach nourishment) secara berkala dari Tuban hingga Pantai Cemagi.
“Konsep dari pemerintah pusat diarahkan melalui kawasan pesisir. Karena itu kita akan melakukan penataan pantai secara bertahap sehingga pembangunan trem sejalan dengan upaya membenahi kawasan pantai,” ujar Surya Suamba.
Pembangunan Bertahap dan Pembagian Peran
Pembangunan trem akan dieksekusi secara bertahap oleh pemerintah pusat menyesuaikan kesiapan lahan yang disediakan daerah. Koridor selebar sekitar delapan meter di sepanjang pesisir pantai akan disiapkan Pemkab Badung dalam rentang waktu tiga tahun, yakni mulai 2027 hingga 2029.
Di lokasi yang telah dibebaskan tersebut, PT KAI akan membangun jalur trem. Lintas pertama direncanakan dari bandara sampai Legian.
Selain menjadi jawaban atas kebuntuan kemacetan di kawasan selatan Badung, trem Bandara-Canggu diharapkan menjadi daya tarik wisata tersendiri yang menyajikan pemandangan lanskap pantai Bali.
Koster: Kemacetan Berpotensi Hilangkan Pendapatan Rp 6,3 Triliun
Rencana ini mendapat apresiasi penuh dari Gubernur Bali Wayan Koster. Koster menekankan bahwa percepatan infrastruktur di Badung sangat krusial mengingat wilayah ini menyumbang 74 persen pariwisata Bali yang menopang 66 persen pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jika kemacetan Badung dibiarkan, pariwisata terancam dan potensi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) senilai Rp 6,3 triliun bisa hilang. Langkah Bupati dan DPRD membangun infrastruktur ini tepat untuk menjaga pariwisata berkualitas dan berkelanjutan,” tegas Gubernur Koster.
Gubernur Koster membeberkan bahwa moda transportasi rel modern untuk memangkas kemacetan di jalur Ngurah Rai, Legian, Seminyak, hingga Canggu ini dirancang dalam dua fase.
Total investasinya mencapai Rp 2,2 triliun, yaitu Rp 1,2 triliun untuk Fase I dan Rp 1 triliun untuk Fase II. Ia turut mendorong BUMD Kabupaten Badung ikut berinvestasi melalui konsorsium (joint venture) agar memberi imbal hasil langsung bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung. “Tarif trem dirancang terjangkau, sekitar Rp 50.000 untuk wisatawan asing," katanya.
Filosofi Tata Ruang Bali 100 Tahun
Di hadapan jajaran eksekutif, legislatif, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Gubernur Koster juga memaparkan filosofi tata ruang Bali 100 Tahun. Ia mengingatkan agar tidak semua wilayah di Bali dieksploitasi secara berlebihan untuk fasilitas pariwisata yang merusak lahan sawah produktif dan sumber air.
Enam kabupaten lainnya, yakni Klungkung, Karangasem, Buleleng, Tabanan, Jembrana, dan Bangli akan dipertahankan sebagai kawasan benteng konservasi pangan, udara, dan lingkungan.
Sebagai bentuk keadilan wilayah, daerah pusat pariwisata seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar akan menyisihkan 10 persen penerimaan PHR melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pembangunan infrastruktur di enam kabupaten konservasi tersebut.
“Jangan semua daerah dijadikan seperti Badung dan Denpasar, hancur Bali nanti. Sumber pangan dan subak akan habis. Enam kabupaten ini kita dorong menjaga ketahanan pangan dan udara untuk menghidupi 4,4 juta jiwa warga Bali. Saling memperkuat ini adalah komitmen politik bersama agar Bali tetap berdaya saing dan lestari,” pungkas Gubernur Koster.
Editor : Ibnu Yunianto
Sumber : Radar Bali