MANGUPURA, radarbali.jawapos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) RI mengapresiasi capaian Provinsi Bali dalam pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang telah menjangkau lebih dari 652.000 kepala keluarga (KK).
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbarui data penerima bantuan sosial agar penyalurannya semakin tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, saat menghadiri kegiatan Kunjungan Jurnalistik Perlinsos di Wantilan Pura Dalem Khayangan, Desa Adat Legian, Kabupaten Badung, Jumat (9/10/2026).
Meutya mengatakan, Bali menjadi provinsi pertama yang mencapai lebih dari 652.000 KK terdaftar, atau sekitar 50,52 persen dari sasaran yang berhak mendapatkan bantuan sosial.
Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi dorongan bagi provinsi lain untuk mempercepat pendaftaran melalui Parlinsos Digital.
Menurutnya, digitalisasi membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya belum terdata sebagai penerima bantuan, meskipun memenuhi kriteria, agar dapat masuk dalam proses pendataan dan verifikasi ulang.
“Program ini langsung dari Bapak Presiden yang ingin memastikan semua yang memang berhak mendapatkan harus dapat. Yang tidak berhak mendapatkan tidak boleh dapat lagi,” ujar Meutya.
Ia menjelaskan, proses pendaftaran melalui Perlinsos Digital relatif singkat. Berdasarkan penjelasan yang diterimanya, proses tersebut dapat berlangsung paling lama sekitar lima menit, bahkan rata-rata hanya membutuhkan waktu dua menit.
Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan guna menyempurnakan pelaksanaan program.
Dalam pelaksanaannya, Kemkomdigi berperan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP), yang menghubungkan pertukaran data antarlembaga.
Integrasi tersebut mencakup data Kementerian Sosial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), PLN, serta instansi terkait lainnya untuk mendukung proses verifikasi kelayakan penerima bantuan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, I Gde Eka Sudarwitha, menyampaikan bahwa pendaftaran Perlinsos Digital di Badung telah mencapai lebih dari 66.900 KK dari target sekitar 145.000 KK.
Ia mengapresiasi partisipasi masyarakat serta dukungan pimpinan daerah, yakni Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, dalam mendorong pelaksanaan pendaftaran digitalisasi bantuan sosial.
Eka menjelaskan, meskipun capaian pendaftaran telah mendekati target minimal 50 persen, pendataan tetap perlu diperluas.
Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi exclusion error, yaitu kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria penerima bantuan justru belum tercatat dalam data penerima bantuan sosial.
“Untuk itu, kita berusaha mendukung Gerakan Nasional Peduli Tetangga sebagai upaya mengajak masyarakat saling membantu mendaftarkan warga di sekitarnya agar terdata dalam Perlinsos Digital,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eka mengungkapkan bahwa kendala teknis pendaftaran di Kabupaten Badung pada dasarnya telah dapat diatasi melalui kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
Tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran.
Untuk mengatasinya, Dinas Sosial Kabupaten Badung berupaya mendekatkan layanan pendaftaran kepada masyarakat melalui kegiatan adat dan sosial kemasyarakatan.
Pendaftaran diupayakan dapat dilaksanakan pada pagi, sore, maupun malam hari dengan menyesuaikan aktivitas masyarakat di wilayah desa adat.
Melalui perluasan pendaftaran dan integrasi data digital, pemerintah berharap proses pendataan penerima bantuan sosial dapat semakin akurat sehingga masyarakat yang memenuhi persyaratan memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
Editor : Rosihan Anwar