Ini sebagaimana dilansir JawaPos. com, bahwa seperti disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menegaskan bahwa pihak Kemenpora tidak dapat mengambil keputusan soal kelanjutan Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 karena pemberian izin kompetisi menjadi wewenang Kepolisian RI.
’’Yang memberi kewenangan itu dari pemerintah, tapi itu Polri, bukan (pihak) Kemenpora. Saya biasanya hanya memimpin rapat koordinasi (rakor). Tanya Polri. Pasti akan ada rakor lagi kalau Polri sudah bilang boleh, tapi bayangan saya sih belum ada penonton,” kata Zainudin di Jakarta, Rabu (2/11/2022).
Seperti diketahui, kompetisi sepak bola di tanah air dihentikan hingga waktu yang belum dipastikan setelah Tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, awal Oktober yang menewaskan setidaknya 135 orang.
Dampaknya, sejauh ini lanjutan kompetisi sepak bola hingga saat ini belum ada tanda-tanda bakal segera kembali bergulir setelah rehat selama sebulan.
PSSI saat ini tengah disibukkan dengan urusan Transformasi Sepak Bola Indonesia bersama FIFA dan AFC dalam upaya menemukan rumusan tata kelola sepak bola di Indonesia. Yakni untuk memperbaiki manajemen infrastruktur, pengamanan dan penyelamatan, manajemen massa, manajemen penonton dan edukasi sepak bola.
Rumusan tersebut nantinya akan menjadi acuan pelaksanaan liga-liga sepak bola di Indonesia. PSSI juga masih harus menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) sesuai dengan rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).
TGIPF merekomendasikan percepatan KLB guna menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggungjawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
Dalam rekomendasi tersebut bahkan disebut pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepak bola profesional di bawah PSSI. Yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 sampai ada perubahan dan kesiapan yang signifikan dari PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepak bola tanah air.
Di sisi lain, saat itu, PSSI melalui sang ketua umum Mochamad Iriawan belum menentukan tanggal kapan akan berlangsungnya KLB. Namun Selasa (1/11/2022), tanggal tersebut sudah ditetapkan. KLB akan digelar pada 18 Maret 2023.
Sebelumnya Kongres Biasa akan digelar pada 7 Januari 2023. Pada tanggal tersebut, akan ditentukan Komite Pemilihan (KP).
Dengan jarak waktu yang masih cukup lama tersebut, PSSI ingin kompetisi bisa digulirkan kembali. Percepatan KLB menurut Iwan Bule adalah agar tidak terjadi keretakan dan berdampak buruk kepada seluruh pihak yang terlibat langsung di persepakbolaan Indonesia.
Sebanyak 87 anggota PSSI yang memiliki hak suara, otomatis akan mengikuti jika KLB dipercepat. Termasuk Asprov PSSI di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Asprov PSSI Bali. Ketum Asprov PSSI Bali I Ketut Suardana yang dihubungi Rabu kemarin (2/11) setuju dengan KLB yang dipercepat.
“Kami sebagai anggota kan setuju dan menjalankan instruksi saja. Tapi sebelum itu, harus ada Kongres Biasa untuk menentukan Komite Pemilihan. Kalau kongres, tentu pasti kami dukung,” terang pria asal Ubud tersebut. Maret 2023 memang menjadi waktu yang ideal menggelar KLB.
Hal tersebut karena adanya regulasi PSSI dimana setelah pembentukan KP di Kongres Biasa, setelah 60 hari baru menggelar KLB. Dalam rentang waktu tersebut, calon-calon ketum dan Anggota Exco mulai mendaftar dan dilakukan verifikasi oleh KP.
Asprov PSSI Bali sudah setuju jika KLB dipercepat, sekarang pertanyaan lain adalah apakah Asprov PSSI Bali sudah memiliki calon untuk dipilih saat KLB? Atau tetap mendukung orang-orang lama untuk menduduki kursi structural di tubuh PSSI.
Untuk hal ini, Ketut Suardana masih belum bisa menjawab dengan gambling. “Nanti dalam 60 hari setelah kongres biasa, apakah ada orang baru atau orang lama yang mendaftar, silakan saja. Kami kan tidak tahu siapa yang akan mendaftar nanti. Kalau tidak layak, calon tersebut pasti tidak akan dipilih oleh voters. Simple-simple saja,” ungkapnya.
Lalu apakah Asprov PSSI Bali kembali bersedia menjadi tuan rumah? Ketut Suardana mengaku senang-senang saja jika Bali menjadi tuan rumah kembali untuk KLB ataupun Kongres Biasa. Toh, menurutnya, Bali sudah punya pengalaman menjadi tuan rumah kongres tahunan PSSI.
Bahkan dalam dua tahun berturut-turut. Tepatnya pada 2019 dan 2020. Di tahun 2019 saat kongres tahunan digelar di Sofitel Nusa Dua, Edy Rahmayadi langsung memilih mundur dari kursi Ketum PSSI. Di tahun berikutnya, kongres tahunan digelar di Discovery Kartika Plaza Hotel termasuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Liga Indonesia Baru (LIB) digelar di Bali beberapa hari sebelum kongres tahunan.“Kalau mereka (PSSI) mau, kami siap-siap saja. Kami welcome dan bersyukur tentunya karena Bali bisa menjadi tuan rumah lagi. Intinya kalau digelar di Bali, kami siap dan selama ini juga aman-aman saja kongres ketika digelar di Bali,” tutupnya. (jawa pos.com/lit)
Editor : Hari Puspita