DENPASAR,radarbali.id- Anggaran Pemerintah Provinsi Bali mengalami defisit sehingga butuh melakukan penghematan. Golkar Bali menyoroti isu yang berkembang di masyarakat karena beredar Surat Edaran Sekda Bali Nomor 5253/2023 ke publik. Hal itu disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, I Made Suardana dalam pemandangan umum di rapat paripurna kemarin (17/7).
Suardana menyampaikan potensi defisit yang disampaikan melalui Surat Edaran Sekda terdiri dari defisit sesuai hasil audit realisasi Anggaran 2022 sebesar Rp 946, 38 miliar ditambah kekurangan SILPA bersih APBD 2023 sebesar Rp 107,366 miliar, sehingga keseluruhan berjumlah Rp 1.053,73 miliar.
Berdasar proyeksi realisasi pendapatan 2023 sebesar Rp 5.664,5 miliar dan proyeksi realisasi belanja sebesar Rp 7.522 miliar, maka potensi defisit diperkirakan sebesar Rp 1.857,8 miliar, ditambah pembiayaan netto sebesar Rp 65 miliar, maka potensi keseluruhan defisit diperkirakan mencapai Rp 1.922,8 miliar.
Di lain sisi, saat rapat paripurna kemarin Gubernur Bali Wayan Koster menampik anggaran Pemprov Bali mengalami defisit mencapai Rp 1,9 triliun. Menurutnya, yang menghitung Rp 1,9 Triliun tidak mengerti hitungan aljabar.
Ia tidak mengelak adanya defisit tapi tidak sebesar isu yang beredar. Sebab perhitungannya masih ada waktu enam bulan lagi. Koster telah menghitung potensi-potensi yang ada, terutama sewa lahan provinsi di ITDC Nusa Dua yang akan dibayarkan Agustus mendatang sebesar Rp 830 miliar.
"Target pendapatan daerah sebesar 6,9 Triliun, terdiri dan bersumber dari pendapatan asli daerah Rp 4,7 triliun dana transfer dari pusat Rp 2,1 triliun. Belanja daerah ditetapkan Rp 7,9 triliun atau tepatnya 7,88 triliun ada belanja operasi Rp 4,5 triliun, belanja modal Rp. 1,4 triliun, belanja transfer ke Kabupaten Kota Rp. 1,9 triliun dan yang lain-lain. Dari struktur pendapatan daerah Rp. 6,9 triliun dan belanja daerah Rp.7,9 triliun terdapat perencanaan defisit Rp. 1 triliun ini untuk menyusun agar neracanya seimbang," jelasnya.
Pihaknya mengaku masih ada waktu beberapa bulan lagi adanya penambahanya Rp 2,6 triliun. Jika ditambah pendapatan saat ini Rp 2,4 triliun dan ditambah Rp 2,6 triliun mencapai Rp 5 triliun artinya melebih target Rp 4,7 triliun. Itu baru bersumber pendapatan yang terbesar adalah dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Selain itu juga mendapat dana dari pusat dan sumber yang lain.
"Dana transfer pasti terealisasi jangankan sekarang, saat Covid-19 realisasi 100 persen apalagi sekarang ekonomi yang sudah membaik," terangnya.
Menurutnya, total pendapatan perkiraan terburuk Rp 4,6 sampai Rp 4,7 triliun dan ditambah transfer dana pusat. Sementara itu, belanja Rp 7,9 triliun tidak pernah terealisasi sampai 100 persen, jika realisasi perkiraan sampai 90 persen pasti akan menurun, sehingga angka defisit yang ditemukan dari Rp 300 sampai Rp 700 miliar. " Itu salah aljabar yang buat. Tidak ada defisit Rp 1 triliun apalagi Rp 1,9 triliun," tukasnya.
Untuk menaikkan pendapatan dan membayar utang PEN (pemulihan ekonomi nasional) Koster memiliki skema, salah satunya memanfaatkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Bali Mandara dan RS. Mata Bali Mandara. Kemudian bisa memangkas belanja yang tidak penting yakni melakukan efisiensi. Koster meyakinkan akan klop ditambah juga Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang sehat.
Tidak hanya itu, potensi lahan kerja sama penggunaan lahan di ITDC 39 hektar lebih sudah ada penyesuaian Rp 51 miliar per tahun, dihitung menjadi Rp 830 miliar harus dibayar didepan sekaligus.
"Kenapa saya minta bayar sekaligus karena sertifikat di atas lahan dijadikan jaminan untuk pinjaman uang di bangkok Bank. Dia dapat uang cash masak sama kita dia nyicil, gak fair. Maka saya sudah panggil ketua direksinya maka dari itu kesepakatannya bayar sekaligus mudah-mudahan ini sedang berproses semoga Agustus Rp 830 miliar ini terealisasi," harapnya.
Jika pihak ITDC membayar Agustus mendatang akan dijadikan penambahan penyertaan modal di BPD Bali sebesar Rp 600 sampai Rp 650 miliar. BPD sangat sehat bisa memberikan deviden 20-25 persen dari total penyertaan saham. Saat ini Pemprov Bali memiliki Rp 600 miliar mendapat feedback Rp140 miliar per tahun.
"Kalau ditambah sekarang 600 miliar kita akan tambah lagi 140 miliar per tahun. Itu pasti. Ini yang akan saya pakai Rp 140 miliar ini untuk membayar pengganti potongan DAU (Dana Alokasi Umum) akibat pinjaman PEN Rp 1,5 triliun. Karena 1 tahun itu hampir Rp 188 miliar, kita punya pendapatan yang fix Rp140 miliar selisih lagi 40 miliar artinya kita tidak akan menghadapi kondisi fiskal yang buruk ini sudah dihitung dengan cermat," tuturnya.
Selain itu, kerjasama kawasan pusat kebudayaan Bali dengan pihak ketiga. Banyak investor yang berminat. Kawasan seluas 334 hektar itu zona penunjangnya sekitar 150 hektar itu adalah zona komersial yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga "Sekarang banyak yang berminat tapi saya ingin itu agar berjalan dengan baik yang kita cari orang yang memiliki idealisme untuk menjaga Bali," jelasnya.
Dengan upaya kerja sama dengan pihak ketiga, dalam waktu dekat paling lambat bulan Agustus selesai Bali akan mendapatkan uang cash antara Rp 1 hingga 2 triliun. Itu yang akan digunakan membangun zona inti pusat kebudayaan Bali, sisanya akan ditambah ke penyertaan BPD Bali, selanjutnya sisanya kita gunakan untuk menambah belanja APBD. Koster menekankan pendapatan didapat dari kerja sama sewa di Nusa Dua Bali akan surplus bukan defisit. "Memang saya bodoh? Di masa sulit saya bisa menyelesaikan dengan rapi. Saya pastikan tidak ada defisit. No, I'm Sorry," tandasnya.***