Terbentuknya Provinsi Bali tak lepas dari sejarah Sunda Kecil. Sebelum berdiri dengan status Daerah Swatantra Tingkat I, Bali merupakan satu kesatuan dengan Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor serta kepulauannya.
BANGUNAN tua yang berada di kawasan Pelabuhan Tua Buleleng itu terlihat lengang. Siang itu, ada keluarga wisatawan mancanegara (wisman) yang tengah berkunjung ke sana.
Gedung itu merupakan bekas kantor Pelabuhan Buleleng. Gedung itu sempat dimanfaatkan operator kapal milik Belanda, Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM). Sejak kemerdekaan, perusahaan itu kemudian dinasionalisasi pemerintah Indonesia. Kini gedung itu digunakan sebagai Museum Sunda Kecil.
Museum itu menghadirkan sejumlah perkembangan kondisi Sunda Kecil, sebelum akhirnya bermekaran menjadi Daerah Swatantra Tingkat I (kini disebut provinsi) Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Sunda Kecil merupakan wilayah yang meliputi Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Timor, dan pulau-pulau di sekitarnya. Luas wilayah ini mencapai 73.614 kilometer persegi. Ibu kota wilayah ini adalah Singaraja yang pada masa kolonial merupakan ibu kota dari Karesidenan Bali dan Lombok.
Wilayah ini merupakan salah satu dari delapan provinsi yang dibentuk pada awal kemerdekaan. Presiden RI Soekarno dan Wakil Presiden RI Mohammad Hatta menunjuk MR. I Gusti Ketut Pudja sebagai Gubernur di Provinsi Sunda Kecil.
Selain menempuh tampuk kekuasaan, Soekarno dan Hatta juga memberikan mandat membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) di daerah swatantra tingkat II.
Sejarawan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Prof. I Made Pageh mengungkapkan, pada awal kemerdekaan, proklamasi tidak langsung sampai di Bali. “Berita proklamasi sampai di Bali baru tanggal 23 Agustus 1945, dibawa oleh MR. Pudja dari Jakarta, yang sebelumnya dia sebagai anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia),” jelas Pageh.
Mengawali pembentukan struktur pemerintahan bukan perkara mudah. MR. Pudja harus mengambil alih kekuasaan dari Jepang yang saat itu masih menguasai persenjataan. Ia juga harus menyebarkan berita proklamasi pada penguasa swapraja, bukan hanya di Bali namun juga hingga ke Timor. Sementara saat itu sarana telekomunikasi dan transportasi begitu terbatas, belum lagi pertimbangan faktor keamanan.
“Berita proklamasi masih disebarkan secara tradisional. Sehingga waktu sampainya di daerah-daerah kepulauan di Sunda Kecil tidak sama. Durasi jeda waktunya panjang,” kata Pageh dalam bukunya berjudul “Soenda Kecil: Dinamika Menuju Indonesia Raya”.
Lebih lanjut Pageh menuturkan, begitu menginjakkan kaki di Bali MR. Pudja langsung membawa berita proklamasi lengkap dengan surat keputusan pengangkatannya sebagai Gubernur Sunda Kecil. Ia juga menyampaikan mandat bahwa Ida Bagus Putra Manuaba, diangkat menjadi Ketua KNID untuk wilayah Sunda Kecil.
Berita itu disampaikan kepada seorang Cookan – penguasa tertinggi Jepang di Singaraja. Selain itu, MR. Pudja juga mengajukan empat tuntutan kepada Cookan. Yakni mengganti bendera matahari terbit dengan bendera merah putih, mencabut pemberlakuan waktu Jepang menjadi waktu Indonesia, menghentikan situasi perang di kantor-kantor pemerintahan, serta menyerahkan kantor-kantor pemerintahan kepada Indonesia sekaligus menarik para pegawai Jepang.
“Namun Jepang tidak memberikan jawaban, karena berkuasa sementara di masa peralihan untuk menjaga status quonya mewakili sekutu,” ungkapnya.
Meski tidak mendapat tanggapan dari Jepang, MR. Pudja dan Ida Bagus Putra Manuaba tidak ambil pusing. Keduanya tetap melakukan sosialisasi tentang berita proklamasi sampai ke daerah-daerah terpencil di pedesaan. Baik langsung maupun dengan mengirimkan utusan.
Lebih lanjut Pageh menuturkan, selama status quo, Cookan Jepang tidak pernah mau mengibarkan bendera merah putih di rumahnya. Akhirnya MR Pudja, KNID bersama Raja Buleleng dan para pemuda mengambil tindakan keras. Jepang akhirnya mengakui pemerintahan Sunda Kecil secara penuh pada 10 Oktober 1945.
“Pada tanggal 10 Oktober 1945, seluruh kekuasaan pemerintah Jepang di Bali dapat dipindah ke tangan bangsa Indonesia. Sejak saat itu pula di seluruh Bali berkibar Sang Merah Putih,” cerita Pageh.
Belum lagi lama menikmati kekuasaan secara penuh, kapal Abraham Girjins berlabuh di Pelabuhan Buleleng pada 26 Oktober 1945. Kapal itu dikabarkan membawa sekitar seribu orang tentara Koninklijke Netherland Indische Leger (KNIL). Tindakan KNIL yang menurunkan bendera merah putih dan penduduk, membuat emosi masyarakat – khususnya Badan Keamanan Rakyat (BKR) – memuncak.
Alhasil meletus sejumlah pertempuran, khususnya di Pulau Bali. Pertempuran itu diantaranya Peristiwa Bendera Pabean Buleleng (27 Oktober 1945), Pertempuran Selat Bali (3 April 1946), Pertempuran Beruang Hitam Blahkiuh (12 Maret 1946), Pertempuran Ringdikit (23 Maret 1946), Pertempuran Banjar Jawa (4 April 1946), Pertempuran Bebetin (9 April 1946), Serangan Umum Kota Denpasar (10 April 1946), Pertempuran Marga Anyar (14 April 1946), Penyerangan Pos NICA di Penebel (15 April 1946), hingga Puputan Margarana (20 November 1946).
Kendati penuh dengan pasang surut, pemerintahan di Sunda Kecil tetap berjalan. Sepanjang masa itu, roda pemerintahan Sunda Kecil sempat diisi oleh MR. I Gusti Ketut Pudja (19 Agustus 1945-29 Januari 1946), Susanto Tirtoprodjo (16 Oktober 1950-12 Februari 1952), Sarimin Reksodiharjo (5 April 1952-1 April 1957), I Gusti Bagus Oka (1 April 1957-4 Mei 1957), serta Teuku Daudsjah (4 Mei 1957-20 Desember 1958) yang memimpin Provinsi Sunda Kecil untuk terakhir kalinya sebelum melakukan pemekaran menjadi tiga provinsi mandiri.
Pemekaran itu terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun yang sama Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur juga turut disahkan.
Adapun pemekaran berlangsung secara bertahap. Provinsi Bali melakukan pemekaran secara penuh pada 14 Agustus 1958, disusul Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 17 Desember 1958, dan Nusa Tenggara Timur pada 20 Desember 1958.***
Editor : M.Ridwan