SINGARAJA, radarbali.id - Sebagai pemimpin di wilayah Sunda Kecil, Gubernur MR. I Gusti Ketut Pudja tak hanya menitikberatkan tata pemerintahan di Bali. Tapi juga di wilayah lainnya, seperti di Lombok, Sumbawa, hingga ke Timor.
Pada awal masa kemerdekaan, Pudja tak bisa berbuat banyak. Sebab kas negara dalam kondisi nol rupiah. Ia lebih banyak mengedepankan proses peralihan kekuasaan dari Jepang kepada republik, serta menyusun dasar-dasar tata pemerintahan.
Proklamasi di Lombok sendiri dikabarkan oleh 29 orang pelajar asal Lombok. Pelajar ini sempat ditangkap Jepang dan diasingkan ke Surabaya. Setelah proklamasi, mereka dibebaskan dan kembali ke Lombok dan menyampaikan berita proklamasi pada 24 September 1945.
“Saya kira kedatangan kelompok terpelajar ini pasti atas koordinasi dan persetujuan Gusti Pudja. Karena beliau saat itu memegang komando di wilayah Sunda Kecil. Memang saat itu lingkungan para terpelajar masih saling terkait. Kami pun di Lombok pada masa itu, kalau mau sekolah tinggi pilihannya hanya ke Makassar, Surabaya, atau paling dekat ke Singaraja,” kata Zulhakim, pendiri Lombok Heritage and Science Society (LHSS).
Menurut Zulhakim, Pudja memiliki peran besar dalam meletakkan dasar infrastruktur di Lombok. Pada masa tersebut, infrastruktur Lombok sangat terbatas. Pintu masuk yang paling layak adalah Pelabuhan Ampenan. Sementara Airstrip Rambang di Lombok Timur, dihancurkan oleh Jepang.
Pudja kemudian menginisiasi pembangunan lapangan terbang baru. Kelak lapangan terbang itu dibangun di Kelurahan Rembiga, Kota Mataram, dan kini dikenal dengan nama Bandara Selaparang. “Beliau mengusulkan kepada pemerintah cuma nanti yang meresmikan Wakil Presiden, Mohammad Hatta,” imbuhnya.
Disamping itu, Pudja juga membuat peta perbaikan jaringan irigasi. Sebab jaringan air dirusak Jepang, sehingga menyebabkan kelaparan hebat di Pulau Lombok. “Jaringan yang ada di jaman Belanda itu dia susun sebagai prioritas perbaikan,” katanya lagi.
Zulhakim juga menyebut Pudja sebagai sosok yang meletakkan dasar reforma agraria di Pulau Lombok. Menurutnya tanah-tanah masyarakat banyak yang dirampas pada masa penjajahan Jepang. Pudja kemudian mengembalikan hak tanah kepada masyarakat. Mereka kemudian diberikan pipil sebagai tanda bukti kepemilikan.
“Tanah rampasan dikembalikan dan dibuatkan pipil baru. Di sini banyak masyarakat pegang pipil garuda yang terbitan tahun-tahun itu,” demikian Zulhakim.***
Editor : M.Ridwan