DENPASAR,radarbali.id - Terjadinya kelangkaan elpiji 3 kilogram membuat heran Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan. Sebab, jumlah pangkalan yang ada sekitar 4 ribu seharusnya bisa mengakomodir konsumen yang berhak mendapatkan gas elpiji subsidi ini.
Sebab, ada program pembelian elpiji 3 kilogram dengan aplikasi pembelian dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang didata oleh pangkalan untuk mendapat harga eceran tertinggi (HET) untuk berhak yang mendapatkan gas elpiji 3 kilogram.
Diwawancarai kemarin, Gus Setiawan-sapaan akrabnya- mengatakan terjadi dinamika di lapangan sehingga Pj Gubernur Bali untuk penambahan kuota karena sudah dihitung Desember krodit. Kemudian, Februari akan ada Pemilu sehingga perlu dijaga.
"Tetapi kuota tahun 2024 sembilan kabupaten/kota kuota usulan 279 metrik ton ternyata ditetapkan 215 metrik ton. Bisa dicek datanya Denpasar naik dari 47 ke 48. Tapi di lapangan susah mencari," jelasnya.
Direncanakan dari pusat ada estimasi empat hingga 5 tabung sebulan untuk satu kepala keluarga (KK) yang tepat sasaran. Namun, belum ada kajian tertulis. Sementara sampai saat ini program pendataan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pembeli elpiji 3 kilogram saat ini baru sampai 80 persen.
"Kalau usaha kecil dan mikro sekitar 10 sampai 15 tabung sebulan. Kalau dengan penetapan kuota data awal DTKS secara umum khususnya Denpasar hitungannya aman. Berarti penggunaannya di luar itu, " terang Gus Setiawan.
Jumlah kuota elpiji bersubsidi 2023 total dengan cadangan 217.161 metrik ton. Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan di 2024 naik 279,406 metrik ton karena melihat kondisi tahun 2023. Sayangnya, pusat melalui Dirjen Migas menetapkan hanya 215.448 metrik ton.
Dengan adanya fenomen susah mendapatkan gas melon yang menjadi tanda tanya kekurangan kebanyakan Denpasar padahal sebaran pangkalan banyak di Denpasar dan sebagian di Badung. Pihaknya mendorong supaya masyarakat bisa membeli di pangkalan dengan harga HET ( Harga Eceran Tertinggi).
Kerap terjadi elpiji yang tidak tepat sasaran, Dinas Ketenagakerjaan mendorong bisa bekerja sama dengan badan usaha milik desa (Bumdes) dan Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) menghitung jumlah keperluan elpiji di desa tersebut mempercepat pendataan NIK.
"Karena yang tahu pasti desanya atau desa adat kan. merupakan satuan wilayah terkecil," sebutnya.
Gus Setiawan sebenarnya berharap penambahan kuota gas elpiji 3 kilogram di Bali, tapi nyatanya ada pengurangan. Selain diharapkan juga menambahkan pangkalan supaya masyarakat bisa membeli dengan harga HET yakni Rp 18.000
Adanya kelangkaan gas melon di pengecer kemungkinan karena penggunaan NIK. Pihaknya juga mengaku karena ada kekurangan di Denpasar tetapi tidak bisa meminta tambahan untuk di Denpasar.
Sebab, proyeksinya tetap berdasarkan di sembilan kabupaten/kota. Oleh karena itu, pihaknya menambahkan akan mengecek mengenai kelangkaan bersama Hiswana Migas dan Pertamina Patra.***
Editor : M.Ridwan