DENPASAR, radarbali.id - Bali memang menjadi buruan banyak orang perkembangan bisnis dan berinvestasi, tidak hanya untuk berlibur saja. Para pejabat dan crazy rich (super kaya) memiliki properti di pulau dewata. Bahkan pejabat nasional di kabinet Joko Widodo juga memiliki properti di Bali.
Terungkap saat Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mempresentasikan mengenai penyampaian minat investasi Bali Urban Rail and associated facilities dan di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali kemarin (29/5).
Selain Menteri PPN/ Bappenas hadir juga Menteri Investasi/BPKM Bahlil Lahadalia. Di sela presentasinya, Suharso memperlihatkan ketimpangan pembangunan di Bali dengan menunjukkan peta Bali di malam hari, yang terang sekali hanya bagian selatan.
Suharso menyinggung Bahlil, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memiliki vila di daerah Bali selatan. Hanya saja vila milik luhut beda kawasan dengan Sandi dan Bahlil.
"Kalau dilihat sekarang di malam hari. Kira kira Bali seperti ini (peta Bali). Orang banyakan di arah selatan. Pak Bahlil itu saja vilanya di daerah yang terang bagian selatan. Dia ke atas gitu, belum. Yang saya tahu opung pak luhut sebelah kiri sebelah sini. Pak Bahlil ke selatan sini pak sandi juga ke selatan sini. Betul kan," selorohnya.
Lebih lanjut dalam presentasinya adanya ketimpangan perekonomian. Badung merupakan kabupaten kaya PDRB per kapitanya melebihi rerata nasional yaknk 7.500 USD per kapita. Di lain sisi Suharso menyatakan juga ada daerah di Bali PDRB per kapitanya di bawa nasional yakni 1.800 USD per kapita.
"Bali juga ada yang hanya 1.876 USD per kapita lebih rendah jateng. Jawa tengah itu 3000an ya. Paling PDRB kapita itu di atas nasional memang jakarta. Jakarta memang sudah 22 ribu USD per kapita," tutur Suharso Monoarfa.
Kepadatan di Bali selatan menimbulkan ketidaknyamana seperti kemacetan. Sehingga harus berbagi tempat lain. Salah satu yang dianggap solusi realisasi kereta bawah tanah. Menteri PPN/Bappenas serta Menteri Investasi juga merencanakan fasilitas pendukung yang dibangun.
"Dalam rangka membangun prasarana dan sarana transportasi yang berbasis rel dan mudah-mudahan ini bisa segera diwujudkan menjadi contoh buat Indonesia," terang Suharso saat konferensi pers
Baca Juga: KPPU Lakukan Pemeriksaan Setempat Terkait Dugaan Pelanggaran Tender Pelabuhan Nusa Penida Klungkung
Transportasi bagi para wisatawan dan juga penduduk di Bali yang dibangun diharapkan tidak membebani fiskal daerah dan fiskal pusat.
Dengan membuka peluang investasi yang bisa dinikmati masyarakat tanpa memberikan beban kepada masyarakat. Kata Suharso pembangunan kereta bawah tanah ini tidak merusak budaya
"Jangan sampai proyek ini datang kemudian merusak culturenya. Kedua, lingkungannya harus terjaga, apalagi yang disampaikan kepada kami dan masuk dalam perencanaan Bali Kerthi yang disusun Bappenas, lewatkan di bawah tanah. Tadi saya sampaikan peraturan2 harus segera diwujudkan. Terutama peraturan untuk mengatur tata ruang bawah tanah," jelasnya. .
Baca Juga: Wow Mantap! WWF Usai dan Low Season tapi Wisman ke Bali Semakin Membeludak
Di lain sisi, Bahlil menambahkan, kemacetan menjadi sorotan dan kerap dikeluhkan di Bali meski alam dan budaya sangat bagus.
Maka tidak hanya kereta yang dibuat bawah tanah tapi kemungkikan juga infrastruktur dan juga hotel-hotel di bawah tanah yang mendatangkan sumber pendapatan baru.
"Sekaligus menjadi ikon baru untuk bali. Kalau itu bisa kita lakukan dalam waktu yang tidak lama, maka wisatawan yang ke Bali bisa blending. Premium juga bisa diperbanyak karena fasilitasnya sudah bagus," terangnya.
Baca Juga: Dikabarkan Hilang Gegara Terseret Arus Pantai Batu Belig, Nando Ditemukan Tewas Terdampar di Canggu
Rencana pengembangan dan pembangunan koridor transportasi massal berbasis kereta di Bali (Bali Urban Rail and Associated Facilities) sudah ada investor yang tertarik menanamkan modalnya pada pengembangan transportasi berbasis kereta ini.
Bahkan, satu diantaranya yaitu Konsorsium PT. Bumi Indah Prima telah menyerahkan dokumen kualifikasi kepada PT. Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) selaku pihak yang diberi kewenangan dalam pengembangan Bali Urban Rail and Associated Facilities.
Pj. Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya dalam kata pengantarnya mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang penugasan kepada PT. Jamkrida Bali Mandara untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan, pembiayaan, dan penyelenggaraan sistem angkutan umum berbasis kereta.
Pergub ini memberi amanat pada PT. Jamkrida Bali Mandara untuk membangun kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah lainnya yaitu PT. SBDJ yang merupakan anak perusahaan PT. Bali Kerthi Development Fund.
“Pergub ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi SBDJ untuk mewakili kepentingan pemerintah daerah dalam pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis kereta di Daerah Bali,” ujarnya.
Lebih dari itu, regulasi ini juga membuktikan komitmen Pemprov Bali dalam menjaga transparansi dan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam setiap tahapan pembangunan. “Kami berkomitmen untuk melaksanakan hal ini dengan penuh integritas,” tegasnya.
Baca Juga: Wow Mantap! WWF Usai dan Low Season tapi Wisman ke Bali Semakin Membeludak
Tidak hanya bertujuan mengatasi kemacetan, tetapi juga meningkatkan daya saing Bali sebagai destinasi wisata unggulan dunia melalui revitalisasi dan pengembangan koridor pariwisata Bali yang keberlanjutan.
Dalam pelaksanaannya, Mahendra Jaya menekankan beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam penggarapan proyek ini.
“Tetap jaga kelestarian alam dan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Gangguan terhadap aktivitas pariwisata dan ekonomi selama pengerjaan proyek juga mesti diminimalkan,” tambahnya.
Baca Juga: Gas 3 Kg di Denpasar Langka Lagi, Disperindag Ajukan Extra Dropping, Pangkalan Main?
Sementara itu, Dirut SBDJ Ari Ashkara menginformasikan bahwa sejauh ini 8 investor global telah menyampaikan minat terhadap proyek pengembangan transportasi massal berbasis kereta di Bali.
“Seluruhnya berbentuk konsorsium, tiga dari kawasan Eropa, dua dari China, dua dari Indonesia yang berkolaborasi dengan perusahan asing, satu lagi dari Malaysia,” paparnya.
Selain investor yang baru pada tahap menyampaikan minat, ada satu yang sudah menyerahkan dokumen kualifikasi yaitu Konsorsium PT. BIP.***
Editor : M.Ridwan