DENPASAR, Radarbali.id - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali mengadakan Diklatda BPD HIPMI Bali dengan tema “Crafting History, Leaving a Legacy” di Primakara University, Sabtu 7 September 2024.
Ketua Umum HIPMI Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih menyampaikan isu utama yang akan dibahas yakni situasi keuangan Provinsi Bali. Sehingga para pengusaha seluruh Bali bisa mendapat gambaran secara riil kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
”Yang selama ini dianggap atau pun ada miskonsepsi (salah pengertian) Pemprov Bali memiliki banyak uang. Sedangkan kenyataannya adalah banyak keterbatasan fiskal yang Pemprov Bali punya,” ungkapnya.
Hal inilah yang menjadi PR atau isu yang harus ikut bersama-sama dipikirkan oleh para pengusaha Bali. Termasuk terkait dengan proyek MRT Bali. Proyek MRT diharapkannya bisa terwujud, karena menurutnya akan sangat membantu masyarakat Bali. Terutama untuk pengentasan kemacetan yang merupakan salah satu masalah utama Bali saat ini.
”Tentu harapannya kami dari HIPMI sebagai perwakilan dari UMKM bisa diikutsertakan secara menyeluruh dalam proyek MRT Bali ini. Karena kami tidak mau menjadi penonton di tanah Bali sendiri,” kata pria yang akrab disapa Ajus Linggih ini.
Pasalnya, dari 700 anggota HIPMI Bali, ada banyak yang merupakan kontraktor, penyedia alat berat, penyedia alat bangunan, dan sebagainya. ”Harapannya UMKM Bali ini bisa diikutsertakan. Astungkara trickle down economy-nya akan terasa, baik dari anggota HIPMI maupun masyarakat secara luas,” sambungnya.
Dari sisi Pemprov Bali, Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya menyampaikan bahwa pihaknya tengah memikirkan agar pembangunan Bali tak hanya dilakukan dengan anggaran pemda saja, tetapi juga melibatkan swasta.
Diakuinya fiskal dari pemda sangat terbatas dan yang paling kuat yakni fiskalnya Badung berdasarkan data APBD Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten Kota se-Bali. ”Tetapi tadi kalau bisa dikerjakan swasta seperti subway Bali. Karena kalau dikerjakan pemerintah, tadinya ada dorongan pusat memberikan loan,” paparnya.
Bahkan dari Korea juga sudah menemuinya dan siap loan membiayai investasi LRT Bali dan bandara, hingga memberikan tawaran bunga yang sangat menarik dan sangat kecil. ”Terima kasih ke Pak Ari (Askhara, red) memberikan keyakinan ke saya, kita mampu mewujudkan dan menyelesaikan persoalan macet ini dengan tanpa menggunakan APBD dan APBN,” sambungnya.
CEO SBDJ Sarana Bali Dwipa Jaya, Ari Askhara dalam hal ini telah melontarkan ide-ide untuk pembaruan Bali dan diterima oleh HIPMI Bali. Menurutnya, sudah waktunya HIPMI Bali membangun Bali bukan dari sumber pembiayaan pemerintah.
”Saya bukannya mau bilang bahwa ini satu-satunya contoh, tapi banyak contoh yang bisa dibuat pembiayaan dari investasi swasta. Di sinilah HIPMI yang punya akses kepada pemerintah dan akses kepada regulator, ini yang punya kesempatan,” terangnya.
Terkait keberadaan MRT, dirinya menyampaikan bahwa sudah menjadi keharusan MRT menjadi solusi transportasi umum massal di Bali. ”Karena kalau dilihat tanah di Bali mahal, struktur bertingkat tidak dimungkinkan. Paling mungkin adalah di subway. Harapan saya memang semua masyarakat mendukung dan tidak ada opsi lain selain ini so far yang kami pikirkan,” ujar Ari. ***
Editor : Made Dwija Putera