Bali Bali United Berita Daerah Cover Story Dwipa Ekonomi Ekonomi & Perbankan Events Features Foto Lepas Gaya Hidup Hiburan & Budaya Hiburan & Seni Budaya Hospitality Hukum & Kriminal Inforial Internasional Kesehatan Nasional Opini Otomotif Pariwisata Pendidikan Perbankan Peristiwa Politika Sportainment Sportmania Tamu Redaksi Teknologi Traveling

Ketika Trans Metro Resmi Pamit Per 1 Januari 2025: Ongkos Setahun Rp 75 Miliar,Dana APBN Disetop, Siapa Mau Menalangi?

Ni Kadek Novi Febriani • Rabu, 1 Januari 2025 | 19:05 WIB
DUH, TINGGAL KENANGAN? : Bus Trans Metro Dewata (TMD) parkir rapi di Sentral Parkir Kuta Rabu 1 Januari 2025. (foto:ni kadek novi febriani/radar bali)
DUH, TINGGAL KENANGAN? : Bus Trans Metro Dewata (TMD) parkir rapi di Sentral Parkir Kuta Rabu 1 Januari 2025. (foto:ni kadek novi febriani/radar bali)

Tragis, memang nasib transportasi publik murah di Bali. Dari era bemo, angkot, hingga era bus Trans Metro. Nasib Bus “Tayo” atau Trans Metro Dewata(TMD) resmi pamit, Rabu   1 Januari 2025. Manajemen Trans Metro Dewata (TMD) mengumumkan secara resmi berhenti beroperasi di sosial media (medsos). 

NASIB yang tak jelas. Berhentinya transportasi umum ini tentu menuai pro dan kontra. Ramai di kolom komentar Instagram TMD kesedihan bus yang mulai beroperasi 2020 itu berhenti beroperasi.

Pengamatan koran ini bus tayo terparkir rapi di Sentral Parkir Kuta. Biasanya bus tersebut hilir mudik mengangkut penumpang. 

Dikonfirmasi dengan  Manager Operasional PT Satria Trans Jaya (Trans Metro Dewata). Ida Bagus Eka Budi membenarkan pemberhentian beroperasi bus tersebut. Namun, dikatakan sementara sampai ada keputusan pemerintah pusat.

”Sementara, sampai ada keputusan pemerintah,” ucapnya saat dihubungi Rabu (1/1/2024)

Bagaimana nasib para sopir dan armada? Budi menyatakan, masih standby walau tidak beroperasi. Biaya operasional bus dengan sistem transportasi bus raya terpadu menghabiskan sekitar Rp 75 miliar per tahun”Sekitar (Rp 75 miliar),” ucap Budi.

Diberhentikan bus tersebut sesuai pernyataan Kadishub Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta, adalah  karena pemerintah pusat tidak menyediakan pendanaan lagi, sehingga meminta pemerintah provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola.

Hanya saja, kata Samsi Pemprov Bali tidak memiliki kapasitas untuk itu.

Berdasar rilis yang dibuat oleh Kadishub Bali I Gde  Wayan Samsi Gunarta,  disebutkan Pemerintah Bali sedang menegosiasi agar Kementerian Perhubungan tetap dapat memberikan alokasi  bagi layanan Trans Metro Dewata bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan tersedianya layanan transportasi berkualitas di Wilayah Provinsi Bali ke depan.

Penganggaran Bus Trans Metro Dewata selama ini berasal dari APBN Kementerian Perhubungan. Penghentian anggaran untuk layanan ini sepenuhnya merupakan kebijakan Kementerian Perhubungan RI. Siapa yang mau menalangi (memberi pinjaman uang untuk membayar) di masa ekonomi sulit ini? [*]

Editor : Hari Puspita
#angkutan #bali #Trans Metro Dewata