DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Meski polemik begitu kencang, namun Pemerimntah Pusat tetap menghentikan operasional Bus Trans Metro Dewata (TMD) per 1 Januari 2025.
Anggota DPRD Bali I Nyoman Suyasa sangat menyesalkan bus Trans Metro Dewata (TMD) berhenti beroperasi.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, diakui memang soal pendanaan TMD merupakan kewenangan pusat bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali.
"Sangat disayangkan juga kalau Trans Metro Dewata dihentikan oleh pusat walaupun belum maksimal sekali, tapi paling tidak bisa mengurangi penggunaan mobil pribadi sehigga mengurangi kemacetan dan mengurangi emisi," terang Suyasa.
Ia menyadari, TMD ini sudah mulai dilirik oleh masyarakat, terutama rute ke bandara. Ditambah harga yang murah dan penumpang juga mendapat kenyamanan.
"Tarif murah, kita bisa nyantai di bus," selorohnya.
Baca Juga: Akhirnya Bus Trans Metro Dewata Tamat, Namun Koster Akan Lakukan Langkah ini Setelah Dilantik
Pria yang juga Ketua Komisi III DPRD Bali ini menyatakan, mengatasi masalah ini Komisi III DPRD Bali mendorong supaya Dinas Perhubungan melalukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan.
"Komisi III pihak terkait dalam hal Dinas Perhubungan Bali melakukan kordinasi dengan Kementerian Perhubungan," ucapnya.
Disinggung soal Pemprov Bali alokasikan anggaran untuk TMD? Suyasa mengamini anggaran operasional "Bus Tayo" itu sangat besar sehingga tidak mampu dibiayai Pemprov sendiri.
Oleh karena itu, pentingnya harus berkordinasi dengan pusat agar bisa permasalah ini secepatnya ada jalan keluar
"Ya anggaran yang dibutuhkan sangat besar per tahun untuk mengelola itu dan saya kira pemprov belum mampu ya," katanya.
Di lain sisi ada isu, Pemerintah Pusat hentikan pendanaan TMD dikaitkan dengan politik, karena cagub terpilih tidak satu komando? Suyasa enggan menanggapi dan tidak ingin beropini.
"Wah kalo yang itu(Tidak satu komando) saya kurang tahu, saya. Saya tidak mau berandai-andai dan tidak mau beropini," pungkasnya dibarengi dengan ketawa. ***
Editor : M.Ridwan