DENPASAR,radarbali.jawapos.com - Penghentian operasionan program Teman Bus dari Kementerian Perhubungan tidak hanya terjadi di Bali saja. Daerah lain seperti Jogjakarta, Semanggi di Surabaya Jawa Timur juga dihentikan.
Bahkan, Solo dan Medan lebih dulu berhenti. Hanya saja Solo ada pembagian didanai APBD sebagian dengan pusat, sedangkan untuk Trans Metro Deli diambil alih Pemkot Medan . Sementara itu, untuk di Bali, Dinas Perhubungan mengoperasikan bus Trans Sarbagita di dua koridor yang awalnya milik Trans Metro Dewata (TMD)
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta mengatakan, sehubungan dengan penghentian sementara layanan BTS (Buy The Service) Trans Metro Dewata (TMD) mulai 1 Januari, Dishub Bali menghidupkan dua koridor mulai kemarin (2/1/2025) pukul 06.00 berapa koridor dari Bu TMD sementara akan dilayani Bus Trans Sarbagita.
Rute pelayanan sementara hanya dua koridor yaitu GOR-Terminal Pesiapan (PP) via Terminal Ubung dan Terminal Mengwi dan koridor GOR-Politeknik Negeri Bali (PNB) via Central Parkir.
”Berkenaan dengan tersebut kami mohon bantuan untuk atensi dan menyosialisasikan ke pihak lain dan kami mohon maaf atas kekurangnyamanan yang terjadi,” ucapnya.
Di lain sisi rute dari dan ke bandara yang juga banyak penumpang masih ditiadakan. Pihaknya mengoperasikan Trans Sarbagita sebagai bantalan untuk koridor Pesiapan-GOR (PP), GOR-PNB.”Bandara belum, kami operasikan Trans Sarbagita sebagai bantalan dulu untuk koridor Pesiapan-GOR (PP) dan GOR-PNB,” jelasnya.
Disinggung bagaimana respons pemerintah kabupaten/kota wilayah Sarbagita? Samsi mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Pemkab Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. Hanya saja bupati dan wali kota masih menunggu kajian.
Pemerintah Provinsi Bali juga akan menyiapkan pembagian pendanaan.”Sudah (koordinasi), tapi mereka menunggu kajian. Kami akan siapkan role sharing terbaik,” tandas Samsi.
Setelah bus “tayo” itu berhenti, nasib 317 sopir belum jelas. Pihak manajemen tidak memberlakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Seluruh staf dan sopir TMD masih digaji sampai bulan Januari 2025.
“Sampai gaji bulan ini masih akan diberikan. Kami tahu dan paham, kebijakan manajemen memberikan gaji untuk bulan ketigabelas,”tutur Ketua Organda Bali yang juga Direktur PT Satria Trans Jaya (operator bus Trans Metro Dewata), Ketut Edi Dharmaputra diwawancarai di Terminal Ubung dalam acara Gerakan Sosial Kembalikan Operasional Layanan TMD di Bali kemarin (2/1).
Dharmaputra menyebut, total ada 317 sopir dan staf yang terdampak akibat berhentinya operasional TMD. Edi Dharmaputra menjelaskan, sebelumnya ada nota kesepakatan dari Dirjen Perhubungan Darat dengan Provinsi Bali pada 6 Desember 2019 yang berakhir tahun 2024.
Isi dari nota kesepakatan tersebut, setelah lima tahun, tepatnya tahun 2025 pengelolaan bus tersebut dialihkan ke pemerintah daerah.
Sayangnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tidak menindaklanjuti nota kesepakatan tersebut, sehingga terjadilah pemberhentian.
”Terjadi mis komunikasi, semestinya Pemda harus sudah siap. Di sini, pemerintah daerah baru menyiapkan per Juli 2025 untuk satu koridor saja,” ucapnya.
Untuk saat ini, operator masih menunggu negosiasi antara pemprov Bali dengan pusat terkait kelanjutan operasionalnya.
Seharusnya pemda jauh-jauh hari meninjau kembali kerja sama tersebut, karena sebelumnya pemerintah pusat telah memperingatkan Pemprov Bali. Seharusnya saat itu melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan.
”Kami berharap dengan koordinasi intens dari pemprov Bali dengan kementerian, dalam waktu dekat bisa dioperasikan lagi,” imbuhnya.
Manajemen sudah melakukan komunikasi dengan Pj Gubernur Bali dan syukurnya telah direspons, sehingga Pj Gubernur Bali bersurat ke pemerintah pusat.
Dharmaputra melihat banyak pihak mendukung adanya TMD, termasuk Cagub Bali terpilih Wayan Koster.” Pak Koster kelihatannya dari statemen beliau juga mendukung Trans Metro Dewata,” terangnya.
Kelanjutannya masih menunggu koordinasi Pemprov Bali dengan Kementerian Perhubungan. Sembari menunggu 1 Juli untuk operasional 1 koridor, bisa dibiayai oleh pemerintah pusat.
Begitupun untuk koridor lainnya, sambil menunggu pemprov bisa mengambil alih semua koridor secara bertahap."Terdapat enam koridor, dan 1 Juli 2025 rencananya diambil 1 koridor yakni koridor 2 dari Ubung ke Airport,”paparnya.***
Editor : M.Ridwan