DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Perjuangan penggunaTrans Metro Dewata (TMD) untuk hidup kembali dihidupkan menghadapi jalan terjal.
Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya,SH didampingi Plt. Sekretaris Dewan Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, menerima audiensi Komunitas Pengguna Transportasi Publik Bali dan Audiensi Paguyuban Pramudi Trans Metro Dewata.
Diterima diruang kerja Ketua DPRD Provinsi Bali, Senin (13/1/2025). Hadir Direktur PT. Santria Trans Jaya I Ketut Eddy Dharmaputra, Perwakilan Management, Pengemudi Trans Metro Dewata dan perwakilan pengguna Bus Trans Metro Dewata.
Pengguna Trans Metro Dewata menyampaikan kekecewaannya terkait diberhentikan layanan Trans Metro Dewata tertanggal 26 desember 2024 karena dirasa kurang Optimal dan banyak masyarakat masih memilih menggunakan kendaraan pribadi.
Banyak Pengguna Trans Metro Dewata tidak setuju dengan pemberhentian Layanan ini, seperti masyarakat yang tidak bisa mengendarai kendaraan, Penyandang Disabilitas ,anak-anak sekolah dan lansia yang sangat tergantung kepada angkutan Layanan Trans Metro Dewata tersebut, Sebagai anjuran Pemerintah guna menekan penggunaan kendaraan pribadi untuk mencegah terjadinya kemacetan.
Hal itu disampaikan oleh Dyah Rooslina selaku pengguna Bus Trans Metro Dewata pembuat petisi. Mereka meminta Bus Trans Metro Dewata kembali beroperasi.
Ia mengatakan dalam Audiensi tersebut bahwa tidak semua orang memiliki kendaraan pribadi dan dapat mengoperasikan kendaraan pribadi seperti lansia dan disabilitas.
"Pekerja formal non formal. Karena itu saya buat petisi ini karena masyarakat butuh. Terlebih ada UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 39 menyatakan Pemda dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan DPRD untuk menyediakan transportasi umum," ungkapnya.
Lalu pemerintah belakangan mendorong masyarakat kembali ke transportasi publik untuk kurangi kemacetan dan tingkat kemacetan.
"Kenapa disaat kami semua sudah mengikuti aturan itu kembali ke transportasi publik tiba-tiba transportasi ini dihentikan dengan alasan tidak adanya anggaran,” ketus Dyah.
Dya menyayangkan Pemerintah Provinsi Bali yang sudah terkenal dikancah dunia beralasan penghentian operasional Bus Trans Metro Dewata sebab tidak ada anggaran.
Padahal kata Dyah dari Tahun 2023 sudah dikatakan per 1 Januari 2025 transportasi ini diserahkan pada Pemda.
“Kalau nunggu sampai pelantikan Gubernur saya tidak paham bagaimana nasib mereka seperti pedagang asongan,” paparnya.
ketua DPRD Provinsi Bali akan membicarakan ke calon Gubernur Bali terpilih Wayan Koster untuk mendapatkan solusi terbaik untuk masyarakat Bali.
Selanjutnya, Ketua DPRD Provinsi Bali, akan memerintahkan Komisi III DPRD Provinsi Bali bertemu dengan Menteri Perhubungan di Jakarta guna membahas kelanjutan Layanan Transportasi Trans Metro Dewata.
"Kami meminta perwakilan Trans Metro Dewata bertemu dengan Bapak Koster ( Gubernur terpilih) untuk mendapatkan keputusan dari Gubernur terpilih," ujarnya.***
Editor : M.Ridwan