DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Rencana proyek Tol Gilimanuk-Mengwi yang dirancang sejak tahun 2022 terancam mangkrak.
Pasalnya, tiba-tiba saja Kementerian Pekerjaan Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menunda pengumuman prakualifikasi pelelangan pengusahaan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dengan nomor:01/BPJT/GLMW/2025.
Apakah ini imbas dari efisiensi anggaran belanja negara? Dalam surat yang ditandatangani Ketua Panitia Pelelangan Pengusahaan jalan Tol Sonny Sulaksono Wibowo 4 Februari 2025, kepada calon peminat prakualifikasi pelelangan pengusahaan jalan Tol Gilimanuk-Mengwi bahwa proses prakualifikasi ditunda sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.
Jadwal pendaftaran dan pemasukan dokumen prakualifikasi akan diumumkan kemudian.
Staf Humas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Gilimanuk I Ketut Kariasa, saat dikonfirmasi membenarkan penundaan tersebut.
Namun, pihaknya mengaku tidak mengetahui alasan penundaannya.”Oh ya ditunda. Aduh tidak punya gambaran saya, karena ranahnya di DJPI (Dirjen Pembiayaan Infrastruktur),red,” dalihnya.
Disinggung pertimbangannya, Kariasa mengaku tidak tahu. Kariasa menjelaskan, pihaknya ada di BPJT berbeda dengan direktorat.
”Wah pertimbangan apa saya tidak tahu, saya sendiri kan di BPJT beda direktorat,” beberya.
Untuk biaya ganti lahan sudah dilakukan meski secara bertahap. Masyarakat yang lahannya terdampak juga serba salah dan menunggu kepastian pembiayaan.
”Astungkara, bertahap sudah (ganti rugi lahan,red),” tegasnya.
Kariasa berharap secepatnya ada investor yang berminat.”Mudah-mudah-an segera ada investor yang berminat,” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah Ketua Komisi III DPRD Bali Nyoman Suyasa yang membidangi infrastruktur, berharap rencana mega proyek yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak ditunda.
Terlebih juga sistem pembiayaan Tol Gilimanuk-Mengwi mengandalkan pihak swasta bukan APBN.
”Jadi skema awalnya tidak dengan APBN. Skema dari investor. Jadi skema proyek berubah murni swasta atau swasta dengan APBN,” ucapnya.
Menurut Suyasa, jangan sampai pembangunan infrastruktur untuk peningkatan ekonomi masyarakat dipangkas karena ada efisiensi anggaran.
”Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang memang produktif perlu diberikan lebih lanjut memengaruhi kemajuan tingkat ekonomi,” imbuhnya.***
Editor : M.Ridwan