DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Pejabat baik eksekutif maupun legislatif di Bali pun harus siap mengurangi acara perjalanan dinas ke luar kota. Perjalanan dinas pegawai Pemprov Bali akan dipotong 50 persen akibat efisiensi anggaran yang diinstruksikan pemerintah pusat.
Kepala Bappeda Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra mengatakan, akan menunggu surat edaran Kemendagri usai retret yang dilaksanakan Gubernur Bali terpilih. Menurutnya, efisiensi anggaran wajib dijalankan sesuai instruksi Presiden Subianto.
”Begitu SE turun bisa dieksekusi. Intinya Pemprov Bali komitmen mendukung efisiensi anggaran. Tinggal secara rinci menunggu yang lebih teknis dari inpres,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, perjalanan dinas yang kemungkinan akan dipangkas. Anggaran yang akan dipangkas sedang dikaji. Dipastikan perjalanan dinas pejabat dan pegawa dipotong 50 persen.
Menurutnya, pegawai di organisasi perangkat daerah (OPD) telah siap melakukan efisiensi.
”Sesuai SE (berpotensi,red). Belum ketemu. Perjalan dinas pasti 50 persen. OPD sudah siap semua,” jelasnya.
Dana bansos termasuk bantuan langsung tunai (BLT) tidak akan dipotong karena program yang bertujuan menyejahterakan rakyat tidak akan dipangkas.
Ika menuturkan, pemerintah tidak akan mengorbankan program prioritas seperti pengentasan kemiskinan dan pelayanan publik.
”Bansos dan BLT itu tetap justru itu jadi prioritas. Kemiskinan, pendidikan dan kesehatan jadi prioritas. Nanti secara implisit yang rasionalisasi ini sudah rasional nah efisiensi arahnya untuk kemiskinan, pelayanan publik jalan rusak misalnya. Nanti kesana,” jelasnya.
Baca Juga: JADWAL SALAT UNTUK DENPASAR DAN SEKITARNYA, RABU (19/2/2025)
Ika menambahkan, pihaknya akan kembali meninjau program-program pemerintah yang telah direncanakan. Untuk yang urgen akan diprioritaskan.
Seperti pemeliharaan jalan dan perbaikan jalan. Disinggung pembangunam infrastruktur ? Pemprov Bali akan mengkaji kembali.
”Kami lihat dulu urgensinya. Kalau itu urgen akan kami bahas,” tandasnya.***
Editor : M.Ridwan