MANGUPURA, radarbali.jawapos.com - Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengumpulkan Bupati/ Wali Kota, anggota DPRD dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seluruh Bali dalam gelaran rapat koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Bali di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Pusat Pemerintah (Puspem) Kabupaten Badung, Rabu (12/3/2025).
Para rombongan pemerintahan memakai bus datang ke Puspem dalam rangka hemat anggaran seperti kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Menariknya, mengawali pemaparan Wayan Koster mengumumkan kabar baik kepada para anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota. Tunjangan perumahan dan transportasi mereka akan dinaikkan.
Menurut mantan anggota DPR RI tiga periode ini sudah seharusnya pendapatan dewan ditambah karena harus melayani banyak konstituen.
”Izinkan saya menyampaikan berita baik dulu karena DPRD provinsi kabupaten/kota se Bali kompak hadir semua. Kekompakan ini harus dijaga ke depan meningkatkan kinerja dewan baik bidang penganggaran pengawasan maupun penyerapan aspirasi masyarakat untuk bersinergi dalam pembangunan provinsi kabupaten/kota se-Bali,” katanya.
Kenaikan pendapatan dewan diklaim sudah sesuai pada Peraturan Pemerintah nomor 18/ 2017 tentang Hak Keuangan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Provinsi, kabupaten/kota.
Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi akan dikaji untuk dinaikkan dengan nilai paling maksimal.
”Karena anggota dewan itu di bawah terus didatangi konsituennya bebannya sangat berat karena terpilih jadi anggota dewan maka harus memberi respons yang positif kepada konstituenya, oleh karena itu tunjangan perumahan dan transportasinya perlu dikaji untuk ditingkatkan. harus sesuai dengan PP 18 tahun 2017 tentu harus dilakukan appraisal supaya angka dipakai dapat dipertanggungjawabkan,” beber Koster.
Pejabat asal Sembiran, Buleleng ini meminta Ketua DPRD kabupaten.kota dan Provinsi Bali supaya lakukan kajian dan appraisal untuk menindaklanjuti perintahnya menaikkann honor perumahan dan transportasi. Koster meminta memakai pola maksimal supaya kinerja wakil rakyat daerah juga maksimal.
”Saya tugaskan Ketua DPRD kabupaten/kota Se-Bali supaya lakukan kajian appraisal untuk menerapkan apa yang diinginkan. Saya harapkan pakai pola maksimal supaya kinerjanya juga maksimal,” jelasnya.
Sambungnya, ia pernah merasakan bagaimana menjadi anggota dewan yang selalu didatangi konstituen, bahkan ketika belum gajian. Terlebih saat undangan nikah, jelang hari raya dan juga ada yang meninggal.
”Saya pernah di DPR bagaimana berat jadi anggota dewan kena galungan kuningan, kena nak mati, nak nganten. Konden teke gaji be teke jumah ngoyong. Sulit, saya pernah jadi anggota dewan. Maka harus dukung kinerja dewan kita Se-Bali supaya kompak meningkat kinerjanya,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, untuk menjalankan agenda yang dicanangkan Koster-Giri dalam lima tahun ke depan akan dibentuk tim pelaksanaan program pembangunan 2025-2030 berjumlah 32 tim.
Tim terdiri dari anggota perangkat daerah provinsi/kota/kabupaten, pakar perguruan tinggi, kepolisian, Majelis Desa Adat (MDA), swasta, komunitas, medis, dan tokoh masyarakat.
”Lima tahun ke depan akan dibentuk tim percepatan pelaksanaan pembangunan 2025-2030. Bersamaan. Minggu depan sudah mulai rapat ada 32 tim percepatan. akan segera dibuatkan tim percepatan program lima tahun. Ada 30-an tim. Ada tim pelaksanaan program yang mendesak sampah, kemacetan dan wisatawan yang nakal,” ungkap Koster ditemui usai rakor.
Adapun 32 tim tersebut, yakni:
- Tim Penyelarasan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045;
- Tim Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dan Penyelarasan RPJMD Semesta Berencana Kota/Kabupaten se-Bali tahun 2025-2029;
- Tim Perancang SDM Bali Unggul;
- Tim Perencanaan Pelestarian Nama Depan Anak untuk Nyoman/Komang dan Ketut;
- Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali;
- Tim Percepatan Penggunaan PLTS Atap;
- Tim Perencanaan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
- Tim Perancang Pelaksanaan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bali sebagai Muatan Lokal untuk Pendidikan Formal di Sekolah, dan Informal di Desa Adat;
- Tim Percepatan Pelaksanaan Layanan Kesehatan Tradisional;
- Tim Percepatan Pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
- Tim Percepatan Pelaksanaan Penhelolaan Sampah Berbasis Sumber;
- Tim Percepatan Penanganan Kemacetan;
- Tim Percepatan Pelaksanaan SIPANDU BERADAT
- Tim Penyusum Perubahan Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali;
- Tim Percepatan Pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kontribusi Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat;
- Tim Percepatan Pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Tim Perancang Pola Hidup Sehat dan Pola Hidup Bahagia;
- Tim Audit Perizinan Usaha Pariwisata;
- Tim Pengkajian Regulasi dan Pelaksanaan OSS di Bali;
- Tim Pengkajian dan Perancang Masterplan Nusa Penida;
- Tim Pembentukan BUMD Pangan;
- Tim Pembentukan BUMD Air;
- Tim Pembentukan BUMD Energi Bersih;
- Tim Pembentukan BUMD Transportasi;
- Tim Pembentukan Bada Pengelola Pariwisata Bali;
- Tim Pembentukan Badan Ekonomi Kreatf dan Digital;
- Tim Sosialisasi Secara Masif Visi Pembangunan Bali 2025-2030 dan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Era Baru 2025-2125;
- Tim Penyusun Materi Diklat Pegawai Pemprov Bali/Pemkab/Pemkot;
- Tim Penyusunan materi Muatan Lokal Bali untuk Satuan Pendidikan;
- Tim Evaluasi Tara Kellla LPD, BKS, LPD, dan LP LPD;
- Tim Percepatan Pelaksanaan Pergub Bali Nomor 80 tahun 2018 khususnya Penggunaan Aksara Bali;
- Tim Percepatan Pelaksanaan Pergub Bali Nomor 99 tahun 2018 Tentang Penggunaan Produk Lokal
Menurut Koster, skema sudah siap akan dijalankan tahun ini. Program yang akan segera dilaksanakan adalah program yang tidak membutuhkan banyak biaya atau menggunakan teknologi.”Tidak menuntut banyak biaya atau dengan teknologi itu paling cepat dilaksanakan,” ujarnya.
Adapun enam bidang prioritas yang akan menjadi program Koster-Giri lima tahun ke depan, yakni bidang 1 berisi adat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal; Bidang 2 terdiri dari kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, jaminan sosial, dan ketenagakerjaan; Bidang 3 Transformasi perekonomian dengan ekonomi kerthi Bali; Bidang 4 yaitu infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi; Bidang 5 lingkungan, kehitan dan energi; Bidang 6 Bali Pulau Digital dan Keamanan Digital.
”Enam Bidang prioritatas untuk menjaga dan meningkatkan kualitas alam, manusia, dan kebudayaan Bali,” tegas Koster saat pemaparan dalam rakor.***
Editor : M.Ridwan