DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Provinsi Bali masih mengoleksi kemiskinan yang harus segera ditanggulangi. Angka kemiskinan terus alami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Itu terungkap saat Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bali Tahun 2025 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, kemarin (15/7/2025).
Kepala Bappeda Bali Ika Putra mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024 mencatat masih ada angka kemiskinan.
Kini, tahun 2025 menurun berdasarkan survei terbaru pada Maret 2025 yang akan segera dirilis. Angka tersebut paling rendah dibandingkan provinsi lainnya.
”Meski angka kemiskinan di Bali saat ini adalah yang terendah tetapi tantangan semakin kompleks menuntut kita harus terus bekerja keras dan bersinergi," ucapnya.
Dalam rapat tersebut bertujuan menyatukan kinerja serta mematangkan pembinaan kelembagaan dan SDM. Juga untuk percepatan pengentasan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
Baca Juga: Duh Gawat!, Ditemukan 14 Anjing Positif Rabies di Kota Denpasar
Selain itu juga menjadi forum evaluasi program dan kegiatan, serta penyelarasan strategi untuk dimuat dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029.
Di lain sisi dalam pengentasan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Bali menggagas program bedah rumah senilai Rp100 juta per unit .
Program ini akan dijalankan secara gotong royong antara Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali, dan ditargetkan dapat menjangkau minimal 1.000 rumah setiap tahun. Direncanakan bedah rumah dimulai tahun 2026.
Baca Juga: Astaga! Gegara Tak Kuat Menanjak, Truk Pengangkut Semen Ini Terguling
Itu disampaikan Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, dalam sambutannya saat membuka rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bali Tahun 2025 bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (15/7/2025).
”Artinya betul-betul tuntas akan pembangunan itu. Dan nanti ada kajian khusus tentang hal ini,” kata Giri Prasta.
Giri menyebut anggaran yang dibutuhkan senilai Rp100 miliar per tahun. Belum termasuk kontribusi dari kabupaten/kota maupun sektor swasta.”Misalkan kalau Provinsi Bali ada 1.000 rumah, itu dananya sudah Rp100 miliar,” ucapnya.
Dengan adanya kerja sama pemprov dan pemkab diharapkan dalam lima tahun ini dapat mengurangi kemiskinan di Bali. Giri Prasta menambahkan, program ini bukan hanya menyasar pembangunan fisik rumah, namun juga mencakup aspek pemberdayaan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pangan, sandang, dan papan.
”Pangan itu paling tidak makanan. Sandang itu tempat tinggal, listrik, air minum, pakaiannya. Papan ini rumah. Itu yang saya sebut tadi dengan program bedah rumah,”bebernya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Giri menyebut kemiskinan di Bali sempat menyentuh angka 9 persen karena pandemi COVID-19. Saat ini angkanya terus menurun menjadi paling rendah secara nasional.
Baca Juga: Super Gacor! Jens Raven, Amunisi Baru Bali United Borong 6 Gol, Timnas Cukur Brunei U-23 8-0!
“Astungkara sampai sekarang ini dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, Bali paling kecil,” tandasnya.
Kendati terus berupaya mengentaskan kemiskinan, Giri akui agak sulit hingga capai 0 persen. Katanya, di negara maju sekalipun mengalami kesulitan menurunkannya secara signifikan. Semua harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
“Negara maju pun tidak bisa menjadikan negaranya 0 persen kemiskinan. Karena di daerah itu ada yang dimaksud dengan proses lahir, hidup, dan mati. Pemerintah wajib hukum menurunkan angka kemiskinan itu,”pungkasnya.***
Editor : M.Ridwan