DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Heboh video Sekretaris Daerah (Sekda) Dewa Made Indra marah-marah lewat zoom terkait donasi bencana kepada aparatur sipil negeri (ASN) Pemerintah Provinsi Bali.
Itu buntut bocornya di media sosial instruksi untuk berdonasi yang ditentukan nominal-nominalnya. Sehingga tidak sesuai makna donasi yang sukarela.
Video yang tersebar durasi 5 menit 8 detik itu, Dewa Made Indra menyebut Pemprov Bali dihujat habis-habisan karena beredarnya informasi ASN diminta donasi.
Ditemui Senin (22/9/2025), Koster membantah Sekda Bali marah-marah. Apa yang disampaikan bukan teguran melainkan pembinaan yang menurutnya itu hal wajar.
Sebagai Sekda merupakan pemimpin ASN, Dewa Indra sebagai bagian dari peran seorang pembina kepegawaian.
”Tidak negur, enggak, beliau tidak negur, Tidak. Beliau itu Sekda sebagai pembina pegawai. Wajar saja,” kata Koster kemarin (22/9/2025).
Terangnya permintaan ASN berdonasi klaimnya sukarela dan bentuk gotong-royong. Meski sukarela yang jadi pertanyaan kenapa ditentukan tarifnya?
Kata Koster soal nominal, ia menjelaskan jumlah sumbangan dibedakan pada jenjang pangkat dan penghasilan ASN.
“Dipatok itu karena tingkat hasilnya beda. Jenjang pangkatnya beda, penghasilan kan beda,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan gaji PNS ada yang Rp 30 juta, Rp 20 juta, Rp15 juta hingga ada yang Rp 8 juta per bulan.
”Kan diberikan acuan. Mau sesuai acuan, mau lebih besar, mau lebih rendah, tidak apa-apa, tidak ada masalah,” jelas Mantan Anggota DPR RI ini.
Gubernur Bali pastikan penggalangan donasi dilakukan secara transparan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ia menyebut pola gotong-royong ini bukan hal baru.
"Oh, ya pasti transparansi. Yang mengelola itu adalah badan kepegawaian daerah. Pasti transparansi, pasti transparan,” katanya.
Koster menambahkan, penggalangan donasi ini sudah diterapkan waktu erupsi Gunung Agung dan pandemi Covid-19.
Ia sebutkan karena sifatnya penggalangan donasi juga tak memerlukan surat keputusan (SK) gubernur.
”Tidak pakai surat SK segala macam. Apa yang masalah? Ini internal pegawai,” tegasnya.
Koster menambahkan donasi tidak dikumpulkan atas nama pribadi ASN, melainkan secara bersama atas nama Pemprov Bali. Baginya gerakan ini harus didukung.
”Ini harusnya didukung karena pola gotong-royong itu adalah jati dirinya masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Gubernur Bali dua periode ini juga membantah ada ancaman mutasi bagi ASN yang tidak ikut menyumbang.
”Itu dibesar-besarkan. Tidak ada. Siapa (yang bilang?) Tidak ada (mutasi). Itu dibesar-besarkan oleh orang itu. Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya sudah pengalaman begini-begini,” tudingnya.
Lebih dari itu dia menyatakan tujuan di balik penggalangan dana juga untuk antisipasi terjadi bencana. Terlebih saat ini, Bali sudah memasuki musim penghujan.
“Menurut BMKG, saya mengundang BMKG, puncak hujan itu akan mulai terjadi bulan November, Desember, Januari sampai Februari dan hujan besar berpotensi ada bencana. Begitu nanti ada bencana, saya langsung kasih. Nah, gitu,” tandasnya.***
Editor : M.Ridwan