DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Rencana Pemerintah Kota Denpasar untuk merelokasi pembuangan sampah ke Kabupaten Bali memicu pro dan kontra.
Pasalnya, kiriman sampah dari luar daerah akan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial. Proyeksi pengiriman 190 truk sampah per hari ke TPA Landih yang direncanakan mulai Januari 2026 ini sudah tampak ketidaksetujuan di masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Restorasi Raya gabungan NasDem dan Gerindra DPRD Bali I Made Joko Arnawa saat dihubungi kemarin (26/12/2025).
Ia khawatir adanya dampak sosial dan lingkungan perihal rencana pemindahan sampah Denpasar ke TPA Landih.” Kalau bawa ratusan truk bawa sampah takutnya ditolak. Saya pantau di media sosial ditolak juga,” ucapnya.
Politisi Gerindra ini mengaku, sebagai anggota Dewan belum diajak membahas rencana pemindahan sampah Denpasar ke Bangli oleh Bupati Bangli.
Joko Arnawa juga menyinggung pernyataan Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika memberikan lampu hijau bukan mewakili sikap lembaga legislatif.
”Artinya Saudara Ketua DPRD Bangli belum mengatasnamakan lembaga menurut saya itu mungkin pendapat pribadi. Artinya saya sebagai anggota dewan berdasarkan aspirasi pasti menolak,” jelasnya.
Dari sisi sosial kultural dan filosofi Hindu, kata Joko, Bangli berada di kawasan hulu (pegunungan), tidak ada membuang kotoran ke hulu.
”Kalau orang Bali itu menyebut hulu kaja dan kangin. Buang kotoran ke hilir. Malah ini kebalikan buang kotoran ke hulu, logika niskala tidak masuk. Konsep Hindu Bali tidak mengena,” tutur Joko Arnawa duduk di Komisi III DPRD Bangli ini.
Joko merasa selama ini Bangli dijadikan tempat yang diberikan stigma negatif. Seperti pembangunan RS Jiwa di Bangli, LP Narkoba di Bangli dan ditambah pembuangan sampah juga akan ke Bangli.
”Kenapa Bangli jelek-jeleknya saja dapat. Sudah orang gila, LP Narkoba dan sekarang dikasih sampah,”sentil dewan asal Desa Songan ini.
Menghadapi polemik ini, Bupati Bangli diharapkan terbuka ke masyarakat mengenai rencana pengiriman sampah Denpasar ke Bangli. Supaya masyarakat Bangli yang berjumlah 255 ribuan jiwa tidak bertanya-tanya.
”Tidak terpecah belah karena pihak lain. Jangan sampai pemerintah daerah mendadak irit bicara atau susah bertemu. Jangan biarkan masyarakat terpecah belah,” ujar pria yang juga Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Bangli.
Lebih lanjut kata Joko, jika sudah ada kesepakatan kerja sama Pemerintah Kota Denpasar dan Pemkab Bangli berarti ada keputusan sepihak. DPRD Bangli maupun masyarakat Bangli tidak pernah dilibatkan.
”Sejauh mana pemerintah daerah berkomunikasi dengan pihak ketiga. Kalau sampai itu sudah terjadi DPRD Bangli dan masyarakat tidak pernah dilibatkan dengan wacana itu,” tegas Joko.
Joko menyarankan ke Pemerintah Kota Denpasar memaksimalkan fasilitas yang mereka miliki untuk pengolahan sampah. Seperti TPST Kertalangu dan Padangsambian.”Kenapa tidak difungsikan itu justru membawa ke daerah lain. Intinya menolak,”pungkasnya. ***
Editor : M.Ridwan