Rencana pembangunan transportasi massal berbasis kereta api di Pulau Dewata kian dinamis. Meski wacana ini telah bergulir bertahun-tahun, arah pengembangannya masih terus mengalami penyesuaian, mulai dari pemilihan jenis moda transportasi hingga urusan regulasi dan pendanaan yang belum sepenuhnya final.
SAAT masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya, proyek bertajuk Bali Urban Rail and Associated Facilities (Subway/LRT) sempat menjadi primadona.
Proyek ini bahkan telah ditandai dengan upacara ngeruwak (pembukaan lahan secara niskala) di Kuta pada September 2024 lalu.
Namun, memasuki periode kedua Gubernur Bali Wayan Koster, arah kebijakan tampak bergeser. Dalam visi "Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun (2025-2125)", moda yang kini dikedepankan adalah Autonomous Rail Transit (ART) untuk wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan).
ART merupakan teknologi angkutan tanpa rel fisik yang dinilai lebih fleksibel untuk kebutuhan masa depan Bali.
Gubernur Koster menegaskan bahwa infrastruktur berkualitas adalah kunci untuk:
- Meningkatkan layanan publik dan daya saing pariwisata.
- Mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru.
- Menekan laju migrasi penduduk ke wilayah Bali Selatan.
Kendala Dana dan Regulasi Bawah Tanah
Tantangan terbesar proyek ini terletak pada pembiayaan. Pemprov Bali berkomitmen membangun tanpa membebani APBD maupun APBN, sehingga ketergantungan pada investor sangat tinggi. Mengingat kebutuhan dana yang mencapai angka fantastis—sempat disebut mencapai USD 20 miliar—pencarian mitra strategis menjadi krusial.
Selain fiskal, hambatan regulasi juga membayangi, terutama untuk opsi subway. Dalam pertemuan dengan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada November 2024, Pj Gubernur Mahendra Jaya sempat mengungkapkan kerumitan aturan pemanfaatan ruang bawah tanah serta persetujuan teknis rencana trase yang membutuhkan kepastian hukum.[*]
Progres di Tengah Ketidakpastian
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Made Mudarta, menjelaskan bahwa proyek ini kini dimandatkan kepada PT Sarana Bali Dwipa Jaya (PT SBDJ) untuk mencari investor.
“Pengembangan angkutan massal perkeretaapian memang menjadi salah satu fokus ke depan. Saat ini PT SBDJ sedang menjajaki calon mitra potensial,” ujar Mudarta.
Di sisi lain, posisi manajerial di PT SBDJ juga mengalami perubahan. Direktur Utama Ari Askhara yang sebelumnya mengawal proyek ini telah mengundurkan diri dan digantikan oleh Ervan Maksum.
Target yang Masih "Abu-Abu"
Berdasarkan rencana awal, proyek MRT Bali dirancang dalam empat fase yang menghubungkan Bandara Ngurah Rai hingga Ubud. Target ambisiusnya, fase Bandara–Kuta bisa beroperasi pada 2028. Bahkan, delapan unit mesin bor terowongan (Tunnel Boring Machine) sempat direncanakan tiba pada April 2025.
Namun, dengan adanya pergeseran pilihan moda ke ART dan proses pencarian investor yang masih berlangsung, publik kini menanti apakah ambisi kereta api Bali ini akan segera melaju di atas rel realisasi atau kembali tertahan dalam tahap perencanaan. Sekadar wacana sejak puluhan tahun silam? Entahlah. [*]
Editor : Hari Puspita