Ambisi Pemerintah Provinsi Bali untuk menghadirkan transportasi massal berbasis kereta api terus menuai sorotan. Setelah sempat menggaungkan proyek kereta bawah tanah (subway), arah kebijakan kini bergeser ke Autonomous Rail Transit (ART). Pergeseran ini dinilai oleh pengamat transportasi sebagai sebuah kemunduran.
KRITIK TAJAM bermunculan. Salah satunya dari akademisi Universitas Udayana, Prof. Putu Alit Suthanaya, menilai infrastruktur transportasi Bali saat ini sudah tidak berimbang dengan lonjakan wisatawan dan devisa yang dihasilkan.
Dengan keterbatasan lahan untuk membangun jalan baru, transportasi massal adalah harga mati. Namun, ia menyayangkan perubahan orientasi dari subway ke ART.
ART: Murah di Biaya, Begini Tantangannya
Menurut Prof. Alit, wacana ART yang diinisiasi untuk rute Bandara Ngurah Rai menuju Sanur via pusat kota memiliki kendala teknis yang serius di lapangan. Berbeda dengan subway yang menggunakan ruang bawah tanah, ART beroperasi di atas jalan eksisting menggunakan sensor.
"Sepertinya ada sebuah kemunduran dari subway ke ART. ART justru sulit diterapkan di Bali karena bersifat otonom, sementara kondisi lalu lintas kita sangat semrawut dengan banyak persimpangan," ujar Prof. Alit.
Ia menambahkan, ART membutuhkan lajur khusus yang steril. Mengingat tata guna lahan di sepanjang jalan utama Bali sudah padat bangunan, pelebaran jalan untuk jalur khusus tersebut hampir mustahil direalisasikan.
Perbandingan Kapasitas: ART vs LRT vs MRT
Prof. Alit membedah perbedaan kapasitas antar moda tersebut untuk memberikan gambaran kebutuhan Bali:
- ART: Kapasitas sekitar 300 penumpang per rangkaian (trainset). Cocok untuk permintaan (demand) rendah hingga sedang.
- LRT: Kapasitas sekitar 270-300 penumpang, namun berbasis rel yang lebih stabil.
- MRT: Kapasitas besar, mencapai 1.950 penumpang per rangkaian (6 gerbong). Cocok untuk koridor dengan demand tinggi.
Meskipun ART diklaim memiliki biaya investasi (Capex) dan operasional (Opex) yang lebih murah daripada MRT, Prof. Alit mengingatkan bahwa kelayakan finansial transportasi massal tidak bisa hanya mengandalkan tiket.
"Tidak mungkin hanya dari tiket. Harus ada pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), hak penamaan (naming right), hingga iklan. Maka, kajian kelayakan yang matang sangat diperlukan," tegasnya.
Butuh "Push Strategy" dan Campur Tangan Pusat
Persoalan transportasi Bali, menurutnya, tidak akan selesai jika hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah yang terbatas. Ia mendorong pemerintah pusat untuk turun tangan secara serius jika ingin Bali tetap nyaman bagi wisatawan internasional.
Lebih dari sekadar memilih jenis moda, Prof. Alit menekankan pentingnya Push Strategy—kebijakan yang "memaksa" masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
"Tanpa push strategy dan layanan angkutan pengumpan (feeder) yang menjangkau titik awal dan akhir penumpang (first-mile & last-mile), masyarakat tidak akan mau beralih moda," tambahnya.
Rapor Merah Target Nasional
Menutup analisisnya, dosen Magister Teknik Unud ini mengevaluasi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu indikatornya adalah pengembangan sistem angkutan massal di kota metropolitan.
"Realitanya di tahun 2025, program tersebut belum berhasil di Bali. Begitu juga dengan target penurunan emisi gas rumah kaca di sektor transportasi yang belum tercapai. Perlu upaya jauh lebih serius ke depan," pungkasnya.[*]
Editor : Hari Puspita