DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Populasi babi di Bali tergolong tinggi, mencapai 1,2 juta ekor. Ini karena babi menjadi salah satu sarana dalam berbagai upacara adat. Sayangnya, perlindungan kesehatan untuk ternak babi masih minim, padahal hewan ini sangat rentan terhadap penyakit.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan hewan ternak lain yang sudah memiliki sistem perlindungan dan vaksinasi pencegahan yang lebih responsif.
Sebagai contoh, penyakit pada sapi seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD) sudah tersedia vaksinnya.
Bahkan, tahun ini Bali memperoleh 400 dosis vaksin LSD yang kemudian ditambah lagi sebanyak 6.000 dosis. Lantas, bagaimana dengan nasib peternak babi?
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada, mengungkapkan bahwa babi sangat rentan terhadap penyakit. Jika pakan yang diberikan tidak diolah dengan baik, babi bisa terserang diare berat atau kolera.
Baru-baru ini, Tim Dinas Pertanian Provinsi Bali bahkan menemukan 30 ekor babi yang terserang kolera di Buleleng.
"Karakteristik babi ini berbeda dengan hewan lain. Jika tidak ditangani dengan baik, kasus 30 ekor tersebut bisa memicu kematian massal," ujarnya.
Selain kolera, babi juga sangat rentan terhadap virus African Swine Fever (ASF) yang mematikan dan menular dengan sangat cepat.
Beberapa tahun lalu, wabah ASF menyebabkan kematian babi secara massal. Ironisnya, hingga saat ini belum tersedia vaksin resmi untuk pencegahan ASF.
Sunada menyatakan bahwa Dinas Pertanian, dengan dukungan anggota DPRD Bali tengah mengusulkan pengadaan vaksin ASF ke Kementerian Pertanian.
Upaya ini dilaporkan telah mendapatkan "lampu hijau" atau persetujuan dari pemerintah pusat. "Hingga tahun 2025, total populasi babi di Bali tercatat terus bertambah hingga mencapai 1,2 juta ekor," pungkasnya.
Ketiadaan perlindungan ini juga dikeluhkan oleh Ketua Umum BPD HIPMI Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih yang akrab disapa Ajus Linggih.
Politisi Golkar itu menyampaikan langsung aspirasi para peternak babi Bali kepada Menteri Pertanian RI dalam Sidang Dewan Pleno HIPMI di Makassar, Minggu (15/2) lalu.
Dalam forum tersebut, Ajus Linggih menyoroti ketiadaan bantuan vaksin, khususnya untuk babi, sementara ternak lain seperti sapi mendapatkan perhatian penuh melalui berbagai jenis vaksin.
Kondisi ini membuat peternak babi lokal tertekan, baik karena ancaman penyakit maupun persaingan harga akibat masuknya babi dari luar daerah.
"Kami meminta agar impor babi dihentikan karena harga saat ini sedang menurun. Di samping itu, peternak babi merasa dianaktirikan karena sulitnya mendapatkan vaksin ASF," ungkapnya saat dikonfirmasi baru-baru ini. ***
Editor : M.Ridwan