DENPASAR, radarbali.id – Rencana Gubernur Bali Wayan Koster mengevaluasi operasional Trans Metro Dewata (TMD) menuai sorotan. Evaluasi itu dianggap transportasi umum warna merah itu sepi penumpang tapi menyedot biaya operasional fantastis.
Masyarakat berharap evaluasi tidak pada pengurangan layanan, melainkan penguatan rute yang lebih strategis dan menyentuh kebutuhan masyarakat luas.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) wilayah Bali I Made Rai Ridharta menyatakan kesepakatannya terhadap langkah evaluasi tersebut. Namun, ia menyampaikan evaluasi harus bertujuan mengukur efektivitas rute, bukan menjadi alasan menghentikan operasional koridor yang sudah ada.
Parameternya, terkait lintasan bus saat ini sudah menyentuh pusat-pusat keramaian seperti perkantoran, pusat perdagangan, sekolah, hingga rumah sakit.
Rai menekankan, kesuksesan transportasi massal tidak boleh diukur dari keuntungan finansial semata, melainkan dari kebermanfaatannya dalam membantu mobilitas warga.
“Apakah lintasan awal itu sudah dapat mengangkut potensi penumpang yang melewati pasar atau pusat kegiatan penting lainnya? Rute memang perlu dievaluasi, tapi saya tidak sepakat jika enam rute yang ada dikurangi dengan alasan sepi,” tegas Rai saat memberikan keterangan Minggu (29/3/2026).
Rai menjelaskan, minimnya okupansi penumpang dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, masyarakat masih dalam tahap adaptasi untuk beralih dari kendaraan pribadi.
Kedua, masalah aksesibilitas pada titik awal dan akhir perjalanan (first and last mile). Jika penumpang masih harus berjalan jauh atau merogoh kocek lebih dalam untuk transportasi sambungan seperti ojek online, maka efisiensi tidak akan tercapai.
“Hal inilah yang membuat pengguna kendaraan pribadi enggan berpindah ke transportasi umum,” imbuhnya. Rai mendorong adanya penambahan rute untuk menciptakan konektivitas yang berkualitas di wilayah Sarbagita. Ketiadaan layanan di wilayah tertentu membuat opsi transportasi publik menjadi tidak relevan bagi sebagian besar masyarakat.
Rai menyoroti anggapan transportasi publik adalah bentuk "bakar uang", ia meminta pengambil keputusan mengubah pola pikir tersebut. Baginya, keuntungan transportasi publik bersifat tidak langsung, yakni pengurangan kemacetan, penghematan BBM secara masif, dan penurunan polusi. Jika dibandingkan dengan nilai penghematan BBM dikalkulasi, ia yakin jumlahnya melampaui biaya operasional yang dikeluarkan pemerintah.
Rai pun menyarankan pemerintah lebih berani memberikan insentif, seperti jalur khusus agar bus lebih cepat daripada kendaraan pribadi. “Jangan begitu kosong langsung dihentikan. Membangun kembali minat masyarakat terhadap layanan yang sempat mati itu jauh lebih berat. Ibarat menabung, penggunaan angkutan umum harus dipupuk sedikit demi sedikit,” tandasnya .
Di sisi lain, diwawancarai terpisah Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali, I Kadek Mudarta menunjukkan tren penggunaan bus tersebut itu positif. Sepanjang Januari-Februari, jumlah penumpang bus "tayo" TMD mencapai 265.551 orang, sementara Trans Sarbagita sebanyak 6.996 orang.
Rata-rata penumpang harian TMD tercatat di angka 4.501 orang, sedangkan Trans Sarbagita sebanyak 121 orang per hari.
“Saat ini TMD beroperasi di 6 koridor, sementara Trans Sarbagita beroperasi di 1 koridor,” jelasnya singkat.
Seperti diketahui, Wayan Koster menyampaikan, dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), Koster memaparkan bahwa total biaya operasional Bus TMD mencapai Rp49,7 miliar.
Dana tersebut merupakan hasil kolaborasi atau sharing anggaran antara Pemprov Bali (Rp14,9 miliar), Pemkab Badung (Rp16 miliar), Pemkot Denpasar (Rp14 miliar), dan Pemkab Gianyar (Rp4,7 miliar).***
Editor : M.Ridwan