JAGA BALI: Kapolda Bali dan Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali, di Polda Bali, Denpasar, Selasa (14/4).
DENPASAR, radarbali.jawapos.com — Komitmen menjaga Bali dari tekanan pembangunan yang kian kompleks kembali ditegaskan melalui audiensi antara Kapolda Bali dan Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali, di Polda Bali, Denpasar, Selasa (14/4/2026).
Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran terkait sebagai langkah strategis memperkuat pengawasan wilayah.
Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Pansus TRAP, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka, S.E. (Gung Cok), Wakil Sekretaris Pansus, Dr. Somvir, serta anggota Gede Harja Astawa.
Forum ini menjadi bentuk keseriusan legislatif dalam mengawal isu strategis daerah, terutama menyangkut penegakan regulasi di lapangan.
Ketua Pansus TRAP, I Made Supartha, menyampaikan apresiasi atas penerimaan jajaran Polda Bali.
Momentum ini sangat penting karena dihadiri oleh seluruh kekuatan pimpinan fraksi, mulai dari Ketua Fraksi Golkar, Ketua Fraksi Demokrat-NasDem, hingga Ketua Fraksi Gerindra-PSI untuk bersama-sama membahas masa depan Bali.
Disampaikan, Pansus TRAP resmi diperpanjang pada 6 April 2026 dan langsung bergerak cepat melakukan pendalaman terhadap persoalan tata ruang, aset, dan perizinan melalui berbagai pemantauan lapangan guna memastikan kondisi riil pembangunan yang kian masif.
Dalam pembahasannya, Supartha menegaskan bahwa Bali sudah memiliki aturan yang sangat jelas dan terukur.
“Ke depannya, siapa pun yang ingin membangun atau berinvestasi di Bali wajib tunduk pada regulasi tata ruang dan kearifan budaya yang ada.
Sinergi dengan Polda Bali ini memastikan bahwa aturan tersebut tidak hanya tertulis di atas kertas, tapi benar-benar tegak di lapangan demi melindungi masa depan generasi Bali,” tegas politisi yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali tersebut.
Pansus TRAP menekankan, pembangunan Bali harus berpijak pada regulasi seperti Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Bali, Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun, serta Perda Nomor 4 Tahun 2026 terkait pengendalian alih fungsi lahan dan larangan sistem nominee.
Seluruh regulasi ini diperkuat oleh payung hukum nasional, termasuk UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.
Menurutnya, aturan ini merupakan turunan dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menempatkan keseimbangan antara manusia, alam, dan budaya sebagai prinsip utama.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya mendukung penuh langkah strategis Pansus TRAP. Polda Bali bahkan telah mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi melalui aplikasi Cakra Waspada (Cakrawalasi) untuk memantau aktivitas warga negara asing.
“Kami siap mendukung melalui pengawasan yang ketat. Menjaga Bali adalah tanggung jawab bersama; kita harus memastikan setiap jengkal tata ruang dan aset daerah tetap aman serta sesuai dengan visi pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Kapolda.
Daniel menambahkan dengan dibantu teknologi ini memungkinkan kepolisian bergerak cepat jika ditemukan aktivitas mencurigakan atau penyalahgunaan izin oleh orang asing di Pulau Dewata.
Sebagai simbol kolaborasi, dalam pertemuan tersebut dilakukan pertukaran cinderamata serta penyerahan hasil rekomendasi Pansus TRAP kepada Polda Bali sebagai bahan penguatan pengawalan kebijakan.
Sinergi ini menjadi fondasi utama dalam memastikan pembangunan Bali tetap terkontrol, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang sebagai warisan dunia yang kokoh dalam tata kelola.
Editor : Rosihan Anwar