DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud) menyoroti kesimpangsiuran penuntasan masalah sampah di Bali. Mereka menggelar aksi dan dialog terbuka di Wantilan DPRD Bali, Rabu (22/4/2026).
Ketua BEM PM Unud, I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa, menilai permasalahan krusial sampah diperkeruh dengan "drama" antarpejabat sehingga memecah perhatian masyarakat. Masyarakat yang paling berdampak karena hal ini.
"Saya harapkan tidak ada lagi pihak-pihak yang terpecah, tidak ada lagi pihak-pihak yang terbelah. Mari bangkit bersama, bersatu untuk membangun Bali, membersihkan Bali," tegas pria yang akrab disapa Gung Pram tersebut.
Menurutnya, jika masalah lingkungan tidak tuntas, maka sektor lain tidak akan bisa berjalan maksimal. "Kalau sampah sendiri tidak bisa kita selesaikan, maka kita bisa berbicara apa lagi? Mau soal pendidikan, ekonomi, pariwisata? Nggak bisa kalau sampah sendiri belum bisa kita selesaikan secara mandiri," ujar mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2023 ini.
Gung Pram juga meminta agar anggaran difokuskan pada urgensi provinsi terlebih dahulu, ia menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dikaji ulang.
Terlebih program prioritas Prabowo Subianto itu tidak tepat sasaran dan memakan banyak anggaran sehingga berimbas pada program yang lain.
"Dari kami sendiri sangat-sangat ingin mengkaji ulang. Banyak sekali tragedi tidak tepat sasaran, banyak sekali tragedi keracunan yang sudah terjadi. Tolong untuk anggaran difokuskan untuk urgensi provinsi itu lebih dulu. Jangan sampai program pemerintah pusat tidak selaras dengan keinginan dan permasalahan di provinsi," ucapnya.
Baca Juga: Hindari Bom Waktu Sampah, Penegasan Menteri Lingkungan Hidup, TPA Seluruh Bali Bakal Ditutup Akhir 2026
Dalam aksi tersebut, BEM Unud membawa enam poin tuntutan. Diantaranya, , mendesak transparansi dan audit penyelenggaraan pengolahan sampah.
"Kami menuntut untuk audit. Segala penyelenggaraan pengolahan sampah ini diselesaikan secara terbuka dan masyarakat berhak mengetahui itu," tuturnya. Kemudian, memaksimalkan TPS menjadi tempat pengolahan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
BEM Unud meminta Gubernur memperbaiki pola komunikasi dan menghentikan "drama" kontroversial untuk mengembalikan kepercayaan publik. Mereka juga mendesak pembentukan satuan tugas (satgas) khusus.
"Implementasi selama ini kan alasannya peraturan ada tapi implementasi di lapangan tidak ada. Itu tanggung jawab siapa? Kami mengkaji ini butuh percepatan, butuh Satgas," sentil Gung Pram.
Pemprov Bali didesak membuka kanal pelaporan langsung di bawah Gubernur untuk merangkul keluhan masyarakat seperti masalah jalan berlubang hingga sampah, Gung Pram menyayangkan aksi saling menyalahkan antar instansi dan mengingatkan sejarah panjang masalah sampah di Bali.
"TPA Suwung ini berdiri tahun 1984, kemudian tahun 2008 praktik open dumping dilarang. Dari tahun 2008 itu ke mana? Hari ini kami aksi untuk mengetok kepala kita bersama-sama untuk merefleksi bahwa sekarang Bali sedang tidak baik-baik saja," tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur Bali menyatakan kesiapannya jika penyelenggaraan penanganan sampah diaudit oleh tim dari Universitas Udayana."
Kalau ada tim audit dari Udayana, silakan. Kami sangat terbuka," jelasnya.
Gubernur juga menepis isu penutupan TPA Suwung untuk pembangunan mal, dan menegaskan bahwa lahan tersebut akan dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau dan jogging track agar masyarakat Bali bisa lebih sehat.
"Bukan mal, tapi ruang terbuka hijau dan jogging track agar masyarakat Bali bisa lebih sehat," ucap Gubernur menyikapi aspirasi mahasiswa tersebut.***
Editor : M.Ridwan